JAKARTA. Berdasarkan data Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (ULP) DKI Jakarta, hingga September 2014, realisasi penyerapan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI 2014 masih bergerak di angka 30%. Dari jumlah tersebut, penyerapan anggaran untuk pembangunan infrastruktur hanya sekitar 0,01%. Selebihnya merupakan penyerapan anggaran untuk gaji pegawai, alat tulis kantor, dan pembayaran tagihan telepon, air, listrik dan internet. Kepala ULP DKI Jakarta I Dewa Gede Sony Ariyawan mengatakan, hingga saat ini, paket kegiatan yang sudah rampung lelang baru mencapai 2.037 paket dengan total nilai kontrak sebesar Rp 9,093 miliar. Nilai kontrak tersebut hanya 0,01 persen dari nilai APBD DKI 2014 yang mencapai Rp 72,9 triliun.
"Salah satu pengadaan yang sudah masuk dalam kontrak adalah proyek sheet pile di Dinas Pekerjaan Umum. Sementara ada 875 paket kegiatan yang kami kembalikan ke Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), karena kurangnya kelengkapan dokumen administrasi pelelangan," kata Soni, di Balaikota Jakarta, Rabu (17/9/2014). Soni memaparkan, untuk menggenjot penyerapan anggaran pembangunan infrastruktur di sisa tahun 2014, ULP akan mendorong SKPD untuk menyusun berkas lelang sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Ia berharap proses pelelangan pengadaan barang dan jasa di ULP DKI bisa segera dilaksanakan.