KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Penyerapan kredit usaha rakyat (KUR) masih terbilang rendah. Merujuk Data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian realisasi KUR hingga Maret 2020 baru Rp 54,03 triliun atau 28,44% dari target pemerintah tahun ini sebesar Rp 190 triliun.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengakui masih lambatnya penyerapan KUR lantaran UMKM masih kesulitan mengakses kredit berbunga 6% ini. Lantaran bank sebagai penyalur KUR harus menjalankan mitigasi risiko yang ketat. 

"Untuk KUR mikro dengan plafon Rp 50 juta, itu tanpa agunan. Praktiknya masih diharuskan pakai agunan, karena bank takut NPL (non performing loan). Kami sudah mengangkat isu ini di rapat kabinet sebelum pandemi Covid-19. Kami carikan bagaimana penyaluran KUR bisa lebih mudah dijangkau oleh usaha mikro dan ultra mikro," jelas Teten dalam webinar, Jumat (12/6). 

Baca Juga: Hingga Mei 2020, Bank Rakyat Indonesia (BBRI) restrukturisasi KUR Rp 18,6 triliun

Teten menilai ke depannya agunan tidak hanya dalam bentuk aset tapi bisa dengan catatan transaksi bisnis UMKM di ekosistem digital seperti e-commerce. Teten menarik kesimpulan pengusaha mikro membutuhkan kemudahan mengakses pembiayaan. Sebab masih marak rentenir beroperasi lantaran lebih mudah dijangkau dibandingkan lembaga keuangan konvensional. 

"Saya pernah angkat agar channeling KUR bisa melibatkan Badan layanan umum (BLU), seperti LPDB, bank mikronelayan, juga salah satunya dengan fintech. Saya termasuk waktu di Istana masuk regulasi dengan Kemenkeu untuk dimungkinkan fintech P2P lending sebagai penyalur KUR," jelas Teten. 

Menanggapi peluang ini, PT Lunaria Annua Teknologi sebagai penyelenggara P2P lending KoinWorks siap dan sanggup menyalurkan. Chief Operating Officer KoinWorks Bernard Arifin menyatakan P2P lending sudah menyalurkan pendanaan kepada UMKM meskipun bukan dalam bentuk KUR.

"Sebenarnya, kekuatan fintech ada pada pemanfaatan teknologi, tidak perlu pengajuan berbelit seperti institusi keuangan konvensional. Kita juga bisa kerja sama dengan yang sudah masuk ke ekosistem digital seperti e-commerce. Sehingga datanya ada dan risiko terukur yang akhirnya bisa menekan pinjaman bermasalah," tutur Bernard.  

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bobby Gafur mengakui penyerapan KUR yang rendah karena profil UMKM tidak sesuai dengan profil risiko perbankan. Ia menyarankan pemerintah melibatkan fintech P2P lending untuk bisa menyalurkan KUR.

Baca Juga: Per April 2020, Askrindo jamin KUR UMKM senilai Rp 21,8 triliun

"Dengan teknologi, risk appetite maupun risk management akan terpotong.Kalau kita bayangkan seorang pengusaha masuk ke e-commerce, maka akan terlihatberapa banyak data Analisa dan risk profile-nya. Nah ini bisa menjadi pintu masuk UMKM untuk dapatkan akses," jelas Bernard. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Herlina Kartika Dewi