KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Komitmen penyerapan produk dalam negeri di Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah (Pemda) dan BUMN total senilai Rp 950 triliun. Hingga 10 Oktober ini realisasi penyerapan produk dalam negeri dari komitmen tersebut mencapai 53%.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, penggunaan APBN dan APBD harus diutamakan untuk menyerap produk dalam negeri.

"Uang APBN, APBD yang kita kumpulkan dari pajak, royalti, bea ekspor, PNBP bersusah payah kita kumpulkan kita belanjakan barang-barang impor. Bener? Tidak, sama sekali nggak bener. Ini yang kita arahkan," jelasnya dalam Investor Daily Summit 2022, Selasa (11/10).

Guna mendorong penyerapan produk dalam negeri terdapat komitmen yang diberikan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah dan BUMN. Jokowi menyebut dari Rp 950 triliun komitmen yang ada untuk realisasi tertinggi datang dari BUMN sebesar 72%. Sedangkan realisasi penyerapan produk dalam negeri dari APBN dan APBD baru 44%.

Baca Juga: Ekonomi Dunia Tak Pasti, Jokowi Sebut Ada 28 Negara Antre Jadi Pasien IMF

"Untuk APBN dan APBD masih kecil 44% dari angka tadi Rp 950 triliun, tetapi kalo terealisasi 100% kelihatan sekali, UMKM kita harus naikkan kapasitas produksinya, karena ada permintaan dari pemerintah sebesar Rp 950 triliun, ini kalau nggak dilihat secara detail nggak keliatan barang-barang seperti ini, padahal Rp 950 triliun," jelasnya.

Sebagai informasi dari komitmen Rp 950 triliun dengan rincian komitmen BUMN sebesar Rp 296 triliun, sedangkan Pemerintah Pusat dan Daerah memiliki komitmen Rp 654 triliun.

Per 10 Oktober realisasi pengadaan barang/jasa dalam negeri dari BUMN sebesar Rp 212 triliun atau 72% dari total komitmen yang diberikan. Sedangkan Pemerintah Pusat dan Daerah realisasinya masih 44% atau Rp 290 triliun dari komitmen yang diberikan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Tendi Mahadi