JAKARTA. Pemerintah mengakui, penyerapan stimulus infrastruktur senilai Rp 12,2 triliun tidak akan 100%. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Dedy Supriadi Priatna mengatakan, per awal Desember, penyerapan stimulus infrastruktur baru sekitar 70% atau senilai Rp 8,54 triliun. Menurut Deddy, alasan anggaran stimulus infrastruktur bakal tidak terpakai semua lantaran program stimulus tidak terprogram dari awal tahun. "Biasanya memang akhir tahun agak sedikit naik tapi sekarang telat juga. Mulainya kemarin kan juga telat," ucap dia, akhir pekan lalu. Bappenas memperkirakan, range realisasi anggaran stimulus infrastruktur hingga akhir tahun diperkirakan antara 85% sampai 90%. Sekarang ini, lanjut Deddy, sejumlah proyek tinggal membayar dan hampir selesai menyelesaikan masalah administrasi. Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Harry Azhar Aziz mengatakan, berdasarkan kesepakatan pemerintah dan DPR."Nanti akan ada pemotongan anggaran pada Kementerian Kelembagaan terkait," kata Harry. Dijelaskan Harry, pemerintah harus mencari tahu hambatan realisasi anggaran. Tujuannya, agar kasus serupa tidak terjadi pada tahun anggaran berikutnya.
Penyerapan Stimulus Infrastruktur Baru 70%
JAKARTA. Pemerintah mengakui, penyerapan stimulus infrastruktur senilai Rp 12,2 triliun tidak akan 100%. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Dedy Supriadi Priatna mengatakan, per awal Desember, penyerapan stimulus infrastruktur baru sekitar 70% atau senilai Rp 8,54 triliun. Menurut Deddy, alasan anggaran stimulus infrastruktur bakal tidak terpakai semua lantaran program stimulus tidak terprogram dari awal tahun. "Biasanya memang akhir tahun agak sedikit naik tapi sekarang telat juga. Mulainya kemarin kan juga telat," ucap dia, akhir pekan lalu. Bappenas memperkirakan, range realisasi anggaran stimulus infrastruktur hingga akhir tahun diperkirakan antara 85% sampai 90%. Sekarang ini, lanjut Deddy, sejumlah proyek tinggal membayar dan hampir selesai menyelesaikan masalah administrasi. Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Harry Azhar Aziz mengatakan, berdasarkan kesepakatan pemerintah dan DPR."Nanti akan ada pemotongan anggaran pada Kementerian Kelembagaan terkait," kata Harry. Dijelaskan Harry, pemerintah harus mencari tahu hambatan realisasi anggaran. Tujuannya, agar kasus serupa tidak terjadi pada tahun anggaran berikutnya.