KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Bank Indonesia (BI) memantau normalisasi kebijakan likuiditas melalui kenaikan giro wajib minimum (GWM) rupiah telah berjalan secara bertahap. Gubernur BI Perry Warjiyo memastikan, kebijakan ini tidak mengganggu kondisi likuiditas perbankan. 

“Penyesuaian secara bertahap GWM Rupiah dan pemberian insentif GWM sejak 1 Maret 2022 menyerap likuiditas perbankan sekitar Rp 119 triliun. Penyerapan likuiditas tersebut tidak mengurangi kemampuan perbankan dalam penyaluran kredit/pembiayaan kepada dunia usaha dan partisipasi dalam pembelian SBN untuk pembiayaan APBN,” papar Perry, Kamis (23/6). 

Lanjutnya, pada Mei 2022, rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga (AL/DPK) masih tinggi mencapai 30,80% dan tetap mendukung kemampuan perbankan dalam penyaluran kredit. Insentif GWM Rupiah pada Juni 2022 meningkat dibandingkan bulan sebelumnya menunjukkan dukungan positif kredit/pembiayaan perbankan kepada sektor prioritas dan inklusif.

Baca Juga: Naik Terus, Transaksi Digital Banking Tembus Rp 3.766,7 Triliun pada Bulan Lalu

Asal tahu saja, BI telah meningkatkan kewajiban pemenuhan GWM rupiah untuk bank umum konvensional (BUK) maupun bank umum syariah (BUS) pada 1 Juni 2022. Kewajiban GWM rupiah untuk BUK yang pada saat ini sebesar 5%, akan meningkat menjadi 6%. Pun dengan kewajiban GWM rupiah pada BUS akan meningkat menjadi 4,5%.

Nah, BI akan makin agresif dalam meningkatkan GWM pada tahun ini. Setelah mengerek GWM rupiah pada 1 Juni 2022, BI akan kembali meningkatkan GWM mulai 1 Juli 2022 bagi BUK menjadi 7,5% dan BUS menjadi 6%. Kemudian, mulai 1 September 2022, GWM rupiah bagi BUK menjadi 9% dan bagi BUS menjadi 6,5%. 

“Fungsi intermediasi perbankan pada Mei 2022 melanjutkan perbaikan dibandingkan bulan sebelumnya dengan pertumbuhan kredit sebesar 9,03% yoy," ujar Perry.

Baca Juga: BI Sebut Penyaluran Kredit Bank Tahun Ini Bisa Tumbuh Lebih dari 8%

Perry menyebut pertumbuhan kredit terjadi di seluruh kelompok bank dan hampir di seluruh sektor ekonomi. Terutama pada segmen kredit korporasi dan UMKM, seiring berlanjutnya pemulihan aktivitas korporasi dan rumah tangga.

"Dari sisi penawaran, standar penyaluran kredit perbankan tetap longgar, terutama di sektor perdagangan, industri, dan pertanian seiring membaiknya persepsi risiko kredit," imbuh dia. 

Dari sisi permintaan, pemulihan kinerja korporasi terus berlanjut. Hal ini tercermin dari perbaikan penjualan yang selanjutnya meningkatkan permintaan pendanaan perbankan, kemampuan membayar, dan belanja modal korporasi.

Baca Juga: Terkait Peluang Kenaikan Suku Bunga Acuan, Begini Jawaban Gubernur BI

Pertumbuhan kredit UMKM juga meningkat sebesar 16,97% yoy pada Mei 2022. Perry menyatakan, BI terus mendorong perbankan untuk meningkatkan penyaluran kredit kepada sektor prioritas dan inklusif. 

"Serta memperkuat sinergi dengan Pemerintah, otoritas lainnya dan dunia usaha untuk mengakselerasi pemulihan intermediasi guna memperkuat momentum pemulihan ekonomi," pungkas Perry. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Wahyu T.Rahmawati