JAKARTA. Pembagian dana Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) tidak bejalan mulus. Menurut Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring, dalam pembagian BLSM terdapat deviasi (penyimpangan) sekitar 6% hingga 7% dari total 15,5 juta rumah tangga sasaran. Hal itu terjadi karena data yang digunakan untuk membagikan BLSM dari data tahun 2011.Namun, pembagian BLSM yang tidak tepat sasaran itu dinilai wajar oleh Tifatul jika dibandingkan dengan pembagian bantuan langsung tunai (BLT) tahun 2008 lalu yang mencapai di atas 20%. "Sekarang 6% sampai 7% deviasinya, wajar lah. Kita tinggal update saja, ada yg meninggal, ada yang pindah rumah, bahkan ada yang kaya sekarang. Dulu juga orang ada yang naik motor ambil BLT itu. Ini kan sekarang sudah lebih terukur pendapatan mereka berapa," ujar Tifatul. Menurut Tifatul, dipakainya data tahun 2011 karena mendata masyarakat Indonesia yang mencapai 250 juta itu tidak mudah. Tapi pemakaian Kartu Perlindungan Sosial (KPS) saat ini dinilai lebih baik karena datanya langsung terekam sampai di pemerintah pusat.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Penyimpangan pembagian BLSM sekitar 6%
JAKARTA. Pembagian dana Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) tidak bejalan mulus. Menurut Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring, dalam pembagian BLSM terdapat deviasi (penyimpangan) sekitar 6% hingga 7% dari total 15,5 juta rumah tangga sasaran. Hal itu terjadi karena data yang digunakan untuk membagikan BLSM dari data tahun 2011.Namun, pembagian BLSM yang tidak tepat sasaran itu dinilai wajar oleh Tifatul jika dibandingkan dengan pembagian bantuan langsung tunai (BLT) tahun 2008 lalu yang mencapai di atas 20%. "Sekarang 6% sampai 7% deviasinya, wajar lah. Kita tinggal update saja, ada yg meninggal, ada yang pindah rumah, bahkan ada yang kaya sekarang. Dulu juga orang ada yang naik motor ambil BLT itu. Ini kan sekarang sudah lebih terukur pendapatan mereka berapa," ujar Tifatul. Menurut Tifatul, dipakainya data tahun 2011 karena mendata masyarakat Indonesia yang mencapai 250 juta itu tidak mudah. Tapi pemakaian Kartu Perlindungan Sosial (KPS) saat ini dinilai lebih baik karena datanya langsung terekam sampai di pemerintah pusat.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
