JAKARTA. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) tengah mempersiapkan kurikulum baru bagi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) agar tepat sasaran. Dengan kurikulum baru tersebut, lulusan yang dihasilkan oleh SMK dapat sejalan dengan kebutuhan tenaga kerja bagi kalangan industri.

Oleh karena itu, Kemdikbud akan bekerja sama dengan kalangan pengusaha untuk membahas kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan di dunia kerja. "Dunia usaha akan terlibat dalam pembuatan kurikulum tersebut," kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan, Senin (11/7).

Selama ini, menurut Anies antara sektor pendidikan dan sektor usaha tidak berjalan beriringan. Sehingga, banyak lulusan SMK yang tidak memiliki keahlian sesuai dengan permintaan dunia usaha. Walhasil, terjadi pengangguran di usia produktif.

Adanya sinergi dengan pelaku usaha dalam menentukan kurikulum pendidikan, diharapkan akan lebih tepat sasaran. Proses pembahasan kurikulum dengan dunia usaha ini juga mulai dilakukan pada tahun ini.

Wakil Ketua Kadin DKI Jakarta Sarman Simanjorang mengatakan pihaknya menyambut positif langkah yang dilakukan pemerintah tersebut. "Kami sambut baik ini, walau terlambat tapi tidak masalah, memasuki MEA dibutuhkan tenaga trampil profesional," kata Sarman.

Sarman menambahkan, selama ini masih banyak lulusan SMK yang harus masuk Balai Latihan Kerja (BLK) terlebih dahulu sebelum terjun kedunia kerja. Hal ini menunjukkan bila kurikulum pendidikan yang dihasilkan dari SMK belum sesuai dengan kebutuhan dunia usaha.

Kurikulum pendidikan di SMK menurut Sarman memang sudah seharusnya dirubah. Dari sisi pembelajaran, perlu diperbanyak kegiatan pemagangan dilapangan. "Perlu juga dibuat payung hukum agar dunia usaha yang besar-besar untuk menerima siswa SMK untuk melakukan kerja praktek," kata Sarman.

Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri mengatakan, untuk mengurangi tingkat pengangguran salah satu langkah yang dilakukan ialah meningkatkan pendidikan dan pelatihan kerja untuk orang-orang yang belum bekerja di Balai Latihan Kerja (BLK).

Beberapa jenis pelatihan yang diminati diantaranya, otomotif, las, bangunan kayu dan batu, elektonik, komputer, teknologi informasi, menjahit, kerajinan tangan, dan pertanian. “Melalui pelatihan kerja yang berbasis kompetensi di BLK diharapkan angakatan kerja kita siap masuk pasar kerja tidak hanya lokal dan nasional tapi juga pasar kerja luar negeri," kata Hanif.

Menaker berharap peran dan pastisipasi kementerian dan lembaga negara terkait, pemerintah daerah, pihak swasta dan dunia industri dapat membantu kesiapan pemerintah dalam menghadapi persaingan.

Hanif mengatakan, sistem pendidikan dan pelatihan kerja harus bersinergi dan bermuara pada peningkatan kompetensi kerja sehingga kebutuhan pasar kerja dapat segera terpenuhi oleh angkatan kerja Indonesia yang berdaya saing tinggi.

Selain itu, perlunya program sertifikasi tenaga kerja juga harus dilakukan dengan membangun sistem pelatihan yang terpadu dengan sistem sertifikasi kerja sehingga kompetensi, keterampilan dan keahlian kerja yang dimiliki tenaga kerja Indonesia diakui pasar kerja di dalam dan luar negeri.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Sanny Cicilia