JAKARTA. Pemerintah lambat membuat revisi Undang Undang No 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Padahal revisi ini ditunggu pebisnis pertambangan sebagai bagian dari kepastian bisnis. Oleh karena itu, ahli pertambangan yang tergabung dalam Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) dan Indonesian Mining Institute (IMI) mendesak pemerintah segera merampungkan revisi UU No 4/2009.

Nah, para ahli bidang pertambangan itu sudah menyiapkan sejumlah usulan agar masuk dalam beleid itu. Salah satu poinnya adalah memperkuat posisi tawar pemerintah dalam kontrak pertambangan.

Ketua Pelaksana Revisi UU Minerba dari Perhimpunan Ahli Pertambangan (Perhappi) Eva Armila menilai, rezim pertambangan yang berlaku  saat ini membatasi wewenang pemerintah. Padahal, negara seharusnya harus punya wewenang dalam penguasaan termasuk mengatur, mengurus, mengelola, dan mengawasi bisnis tambang ini.

Sustainalytics Nobatkan Bank Mandiri Peringkat ESG Risk Rating Tertinggi ASEAN

Salah satu usulan Perhappi adalah membentuk badan khusus yang mengurusi perizinan pertambangan. Bentuknya bisa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau badan khusus lainnya. Tujuannya adalah "Tidak lagi disentralisasi," kata Eva usai Seminar Penyusunan Naskah Akademik Guna Masukan Revisi UU Minerba, Selasa (29/9).

Nantinya investor tambang akan berkontrak dengan BUMN khusus tersebut. Eva yakin pemerintah akan lebih mudah mengontrol pengusahaan pertambangan jika badan khusus itu sudah berdiri.

Usulannya lainnya adalah peninjauan kembali kewajiban membangun pabrik pemurnian mineral atau smelter. Sebab, kendati bertujuan baik agar meningkatkan nilai tambah bagi produk mineral, aturan ini dalam kenyataanya justru membuat sebagian produsen mineral kesulitan. Banyak hasil produksi yang menumpuk dan tidak bisa dijual sehingga menyebabkan penerimaan negara berkurang.

Bahkan dampak negatif lainya menyebabkan pengurangan tenaga kerja. Pada saat bersamaan, aturan ini menyebabkan neraca perdagangan defisit akibat penerimaan devisa hasil penjualan konsentrat mineral juga merosot.

Inisiatif lainnya adalah pemerintah harus membuat penggolongan jenis bahan galian tambang, menekankan aspek kemanfaatan untuk rakyat dan daerah, serta penyelesaian penggunaan lahan tambang. Usulan terakhir  adalah  menyelesaikan permasalahan lintas sektoral dan penyederhanaan izin, serta mengatur pertambangan masyarakat adat.

Melindungi harga

Direktur Utama PT Bukit Asam Tbk (PTBA) Milawarma berpendapat, pemerintah sebaiknya berperan lebih besar menjaga harga komoditas. Misalnya, pemerintah tak membiarkan perusahaan kecil mengekspor batubara dengan harga sangat murah, bahkan di bawah ongkos produksi. Pencegahan ini bertujuan menjaga  persaingan usaha yang lebih sehat. 

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bambang Gatot Ariyono, menepis anggapan bahwa pemerintah lambat menyiapkan revisi UU Minerba. Dia menyatakan, draf tersebut sedang dikaji di Ditjen Minerba Kementerian ESDM. Hasilnya akan disandingkan dengan usulan dari DPR.

Ihwal sejumlah usulan dari para ahli pertambangan, dia menyatakan bahwa pembentukan BUMN Khusus Pertambangan tidak perlu. Alasannya, industri minerba bukan kategori sektor vital. "BUMN Khusus itu konsep di  Revisi UU Minyak dan Gas Bumi (Migas), karena migas adalah sektor vital, sementara minerba non vital," imbuh dia.

Bambang menambahkan, pemerintah juga tak mewajibkan tiap perusahaan membangun smelter. "Bisa membuat konsorsium," imbuh dia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News