KONTAN.CO.ID-BOGOR. Program Penghapusan Sanksi Administrasi yang digulirkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mulai mendatangkan penerimaan bagi negara. Hingga 12 November 2026, DJP telah mengantongi setoran sebesar Rp 595,1 miliar dari 11.377 wajib pajak yang mengikuti program tersebut.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Inge Diana Rismawanti menjelaskan, jumlah tersebut berasal dari 40.644 surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak (STP) yang diajukan oleh para wajib pajak.

Ia menegaskan, setoran Rp 595,1 miliar tersebut merupakan gabungan antara pembayaran pokok pajak dan sanksi administrasi. Namun, DJP belum dapat merinci besaran masing-masing komponen lantaran data dalam sistem Coretax belum memungkinkan pemisahan antara pokok dan sanksi.

Baca Juga: Realisasi TKD Sudah 90%, Tapi Belanja Pemda Baru Terserap 61,42% pada Oktober 2026

"Jumlah setoran Rp 595,1 miliar adalah pokok pajak plus sanksi. Dalam hal ini, kalau ketetapan pajak yang ada pokoknya, maka pokoknya sudah dibayar semuanya. Kalau surat tagihan pajak itu tidak selalu ada pokoknya, sehingga mungkin memang sanksinya," kata Inge di Bogor, Jumat (12/11/2026).

Inge menambahkan, wajib pajak yang tidak memiliki tunggakan pokok pajak tetap diwajibkan membayar sebagian sanksi administrasi. Dalam program ini, pembayaran minimal sebesar 10% dari sanksi yang dikenakan harus dilakukan hingga Desember 2026.

"Kalau tidak ada pokok, kan dihapuskan 100%. Harus bayar minimal kalau sampai dengan Desember ini adalah 10% yang harus dibayar," ujarnya.

Program ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71 Tahun 2026 tentang Perubahan atas PMK Nomor 118 Tahun 2024 mengenai tata cara pembetulan, keberatan, pengurangan, penghapusan, dan pembatalan di bidang perpajakan.

Untuk mengikuti program tersebut, wajib pajak harus mengajukan permohonan dan memenuhi sejumlah persyaratan. Di antaranya, tidak sedang mengajukan gugatan atau upaya hukum lainnya, atau telah mencabut gugatan maupun upaya hukum yang sebelumnya diajukan.

Selain itu, wajib pajak harus menyampaikan surat pernyataan bahwa sanksi administrasi timbul akibat kekhilafan atau bukan karena kesalahannya. Pengurangan atau penghapusan juga hanya diberikan terhadap sanksi administrasi yang belum dibayar atau dilunasi.

Di sisi lain, DJP memastikan kebijakan penghapusan sanksi ini tidak mengurangi apresiasi pemerintah terhadap wajib pajak yang selama ini telah patuh memenuhi kewajiban perpajakannya.

Baca Juga: Serikat Buruh Usul UMP 2027 Naik hingga 10%, Desak KHL Jadi Acuan Utama

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan, wajib pajak yang patuh tetap memperoleh hak dan perlakuan khusus secara proporsional dari otoritas pajak.

Salah satunya berupa prioritas dalam penerbitan Surat Keterangan Fiskal (SKF), yang kini menjadi salah satu dokumen penting dalam berbagai proses pelayanan perizinan.

"Wajib pajak yang sudah patuh itu mendapatkan hak-haknya secara proporsional. Apresiasi dan hak istimewa seperti prioritas untuk penerbitan surat keterangan fiskal (SKF), sekarang hampir semua pelayanan perizinan itu membutuhkan SKF," ungkap Bimo.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News