KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Kementerian Keuangan telah membuka blokir anggaran untuk kementerian/Lembaga (K/L) sebanyak Rp 134,9 triliun hingga Juni 2025. Upaya pembukaan blokir anggaran ini untuk mempercepat realsiasi belanja negara.

Pembukaan blokir ini dilakukan setelah penerapan Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025 yang mewajibkan efisiensi belanja negara dan daerah. Langkah tersebut sempat membekukan sebagian besar anggaran untuk memastikan belanja negara lebih terfokus dan efisien.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, pembukaan blokir anggaran tersebut diprioritaskan untuk belanja yang sesuai dengan prioritas nasional.

Puluhan Ribu Mitra Gojek-GoPay Raih Penghargaan, Ini Alasannya!

Baca Juga: Pemerintah Buka Blokir Anggaran K/L Sebesar Rp 129 Triliun, Ini Penjelasannya!

“23 K/L dalam hal ini telah melakukan pembukaan blokir sebesar Rp 48 triliun, 76 K/L yang lain melakukan pembukaan blokir Rp 6,9 triliun,” tutur Sri Mulyani saat melakukan rapat kerja bersama Banggar DPR RI, Selasa (1/7).

Ia menambahkan, dengan pembukaan blokir anggaran tersebut, alokasi anggaran yang sebelumnya dikunci, kemudian dibuka agar bisa digunakan sesuai dengan prioritas nasional.

Pembukaan Blokir Usulan Menteri Keuangan

Sebelumnya, jika merujuk pada Inpres 1/2025 yang menargetkan efisiensi anggaran hingga Rp 256,1 triliun pada KL dan Rp 50,59 triliun pada transfer ke daerah (TKD).

Namun, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta persetujuan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk membuka sebagian blokir agar belanja negara dapat lebih tepat sasaran dan mendukung program-program strategis.

Baca Juga: Kemenkeu Mulai Buka Blokir Anggaran Kementerian/Lembaga Sebesar Rp 129 Triliun

Hingga akhir Mei 2025, realisasi belanja negara telah mencapai Rp 1.016,3 triliun atau 28,1% dari total pagu belanja APBN 2025 sebesar Rp 3.621,3 triliun. Rinciannya, belanja pemerintah pusat sebesar Rp 694,2 triliun atau 25,7% dari total anggaran, dan sisanya untuk transfer ke daerah.

Dengan pembukaan blokir ini, diharapkan belanja negara bisa semakin optimal dan akselerasi program prioritas dapat segera terwujud. Pemerintah menegaskan komitmennya untuk menjaga keseimbangan antara efisiensi dan efektivitas belanja demi mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News