JAKARTA. Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengungkapkan, hingga paruh pertama tahun ini, posisi APBN masih surplus sekitar Rp 40 triliun. “Posisi APBN 2011 saat ini surplus. Mungkin surplusnya di atas Rp 40 triliun,” ungkapnya di gedung DPR, Kamis (30/6). Meski surplus, tapi diperkirakan sampai akhir tahun nanti APBN mengalami defisit. Pemerintah dalam APBN-P akan mengusulkan defisit anggaran akan dijaga pada kisaran 2% plus/minus 0,1% PDB. “Di RAPBN-P yang akan kami ajukan minggu depan, kami akan mencari bentuk yang kira-kira bisa disepakati dengan DPR, supaya anggaran itu bisa efektif. Penyerapan itu bisa (meningkat) tinggi dan tidak banyak dana yang menganggur yang mengakibatkan Silpa dan SAL meningkat,” ujarnya. Agus yakin, defisit bisa dijaga pada kisaran 2% meski pemerintah saat ini tidak memilih opsi menaikan harga BBM bersubsidi. Agar fiskal tetap sehat, lanjutnya, pemerintah akan melakukan pengendalian pengeluaran negara sekaligus menggenjot penerimaan negara. Salah satu upaya mengendalikan pengeluaran negara, kata dia, adalah dengan mengendalikan penggunaan BBM bersubsidi agar volumenya tidak melebih 38,6 juta kilo liter. Tugas pengendalian ini merupakan tanggung jawab dari Kementerian ESDM, BPH Migas, dan PT. Pertamina (Persero) yang belum terlaksana. “Tapi kalau dari Kemenkeu, lebih menyoroti dari bujetnya. Dan mohon bujet itu dijaga (oleh seluruh kementerian/lembaga) agar jangan terlampaui,” ujarnya. Sebenaranya, pemerintah bisa saja menaikan harga BBM bersubsidi mengingat realisasi rata-rata harga minyak mentah Indonesia (ICP) terdeviasi 10% lebih dari asumsi US$ 80 per barel. Namun, opsi tersebut diputuskan tidak akan dilakukan dalam waktu dekat.
Per Juni APBN masih surplus Rp 40 triliun
JAKARTA. Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengungkapkan, hingga paruh pertama tahun ini, posisi APBN masih surplus sekitar Rp 40 triliun. “Posisi APBN 2011 saat ini surplus. Mungkin surplusnya di atas Rp 40 triliun,” ungkapnya di gedung DPR, Kamis (30/6). Meski surplus, tapi diperkirakan sampai akhir tahun nanti APBN mengalami defisit. Pemerintah dalam APBN-P akan mengusulkan defisit anggaran akan dijaga pada kisaran 2% plus/minus 0,1% PDB. “Di RAPBN-P yang akan kami ajukan minggu depan, kami akan mencari bentuk yang kira-kira bisa disepakati dengan DPR, supaya anggaran itu bisa efektif. Penyerapan itu bisa (meningkat) tinggi dan tidak banyak dana yang menganggur yang mengakibatkan Silpa dan SAL meningkat,” ujarnya. Agus yakin, defisit bisa dijaga pada kisaran 2% meski pemerintah saat ini tidak memilih opsi menaikan harga BBM bersubsidi. Agar fiskal tetap sehat, lanjutnya, pemerintah akan melakukan pengendalian pengeluaran negara sekaligus menggenjot penerimaan negara. Salah satu upaya mengendalikan pengeluaran negara, kata dia, adalah dengan mengendalikan penggunaan BBM bersubsidi agar volumenya tidak melebih 38,6 juta kilo liter. Tugas pengendalian ini merupakan tanggung jawab dari Kementerian ESDM, BPH Migas, dan PT. Pertamina (Persero) yang belum terlaksana. “Tapi kalau dari Kemenkeu, lebih menyoroti dari bujetnya. Dan mohon bujet itu dijaga (oleh seluruh kementerian/lembaga) agar jangan terlampaui,” ujarnya. Sebenaranya, pemerintah bisa saja menaikan harga BBM bersubsidi mengingat realisasi rata-rata harga minyak mentah Indonesia (ICP) terdeviasi 10% lebih dari asumsi US$ 80 per barel. Namun, opsi tersebut diputuskan tidak akan dilakukan dalam waktu dekat.