KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat belanja Transfer ke Daerah (TKD) mencapai Rp 653,6 triliun hingga 31 Oktober 2026, atau sekitar 90% dari pagu TKD tahun ini yang dipatok naik menjadi Rp 726,3 triliun dalam APBN.

Dalam perinciannya, penyaluran TKD tersebut terdiri dari beberapa komponen. Pertama, Dana Transfer Umum yang mencakup Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) dengan realisasi sebesar Rp 437,8 triliun.

Kedua, Dana Transfer Khusus yang meliputi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, DAK Nonfisik, dan hibah daerah sebesar Rp 140,4 triliun. Sementara itu, penyaluran Dana Desa, Dana Insentif, Dana Otonomi Khusus (Otsus), dan Dana Keistimewaan mencapai Rp 75,4 triliun.

Baca Juga: ASEAN DEFA Bakal Jadi Mesin Baru Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Penyaluran DAU dan DBH antara lain digunakan untuk mendukung pembayaran gaji, pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi sekitar 3 juta peserta, serta jaminan sosial bagi sekitar 1 juta peserta melalui DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) dan DBH Sawit.

Adapun penyaluran DAK Fisik, DAK Nonfisik, dan hibah daerah dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan pelayanan publik. Di antaranya, bantuan operasional sekolah (BOS), dukungan bagi 1,04 juta siswa pendidikan kesetaraan, pembangunan 32.495 saluran air minum, serta penanganan 531 kilometer jalan.

Selain itu, penyaluran tersebut juga mencakup dukungan bagi 5,96 juta siswa pendidikan anak usia dini (PAUD), tunjangan bagi 1,68 juta guru, serta revitalisasi dan perbaikan 124 rumah sakit umum daerah (RSUD).

Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, pagu TKD tahun ini mengalami peningkatan dari alokasi awal APBN 2026 sebesar Rp 693 triliun. Pemerintah menambahkan alokasi Rp 10,6 triliun untuk penanganan bencana di Sumatera dan Rp 18,9 triliun untuk memenuhi kebutuhan nonbencana di sejumlah daerah sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan nomor 59 tahun 2026.

"Tadi saya telah mengatakan bahwa pemerintah pusat merespons berbagai kebutuhan daerah," ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTA Edisi November, Jumat (13/11/2026).

Dengan tambahan tersebut, pagu TKD 2026 meningkat menjadi Rp 726,3 triliun. Pemerintah juga telah menaikkan alokasi TKD dalam APBN 2027 menjadi Rp 735 triliun.

Baca Juga: Airlangga Optimistis ICA-CEPA Dongkrak Perdagangan RI-Kanada Hingga 2 Kali Lipat

"TKD ini adalah instrumen yang penting untuk mendukung pelayanan publik dan pembangunan daerah melalui APBN," lanjut Suahasil.

Meski demikian, Suahasil menilai manfaat belanja negara kepada masyarakat tidak bisa hanya dilihat dari besaran transfer ke daerah. Pasalnya, intervensi pemerintah juga disalurkan secara langsung melalui berbagai program prioritas APBN.

"APBN dan APBD adalah satu kesatuan intervensi dari negara kepada masyarakat di seluruh Indonesia," sambung Suahasil.

Ke depan, Suahasil menyebut Kemenkeu akan merinci distribusi manfaat belanja negara tersebut hingga tingkat provinsi, bahkan kabupaten dan kota.

Dengan begitu, pemerintah dapat memetakan besaran dana yang diterima daerah melalui TKD serta manfaat program pemerintah pusat yang langsung menyasar masyarakat.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News