JAKARTA. Sekretaris Jenderal DPR mengaku pernah mempresentasikan spesifikasi barang yang digunakan dalam ruangan Badan Anggaran DPR. Bahkan, Kepala Biro Pemeliharaan Pembangunan dan Instalasi Sekretariat Jenderal (Harbangin Setjen) DPR Sumirat mengatakan, semua perabotan yang ada dalam ruangan itu berdasarkan pilihan Badan Anggaran DPR.Menurut Sumirat, PT Gubah Laras selaku konsultan perencana pernah memberikan alternatif perabotan yang dipakai dalam ruangan Badan Anggaran DPR tersebut. "Jadi yang menentukan pilihan itu bukan Sekjen melainkan penggunanya Badan Anggaran," terangnya, Selasa (17/1).Bekas anggota Badan Anggaran DPR Taslim Chaniago mengaku tidak tahu ada presentasi soal spesifikasi tersebut. "Rapat Badan Anggaran nggak pernah membahas ini," tegasnya.Dia menjelaskan, mekanisme pengadaan tersebut memang dari Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) lalu ke Badan Anggaran DPR. Selanjutnya, renovasi ruang Badan Anggaran DPR itu kemudian dibawa ke rapat paripurna DPR. "Tapi urusan detilnya, misalnya kursi dari mana nggak ada bahasan itu,” tegasnya.Proyek renovasi ruang Badan Anggaran DPR ini menuai polemik karena dianggap mencederai rasa keadilan. Pasalnya, renovasi ruang tersebut menghabiskan biaya sebesar Rp 20 miliar. Biaya ini cukup besar karena menggunakan perabotan impor.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Perabotan ruang Badan Anggaran pilihan anggota
JAKARTA. Sekretaris Jenderal DPR mengaku pernah mempresentasikan spesifikasi barang yang digunakan dalam ruangan Badan Anggaran DPR. Bahkan, Kepala Biro Pemeliharaan Pembangunan dan Instalasi Sekretariat Jenderal (Harbangin Setjen) DPR Sumirat mengatakan, semua perabotan yang ada dalam ruangan itu berdasarkan pilihan Badan Anggaran DPR.Menurut Sumirat, PT Gubah Laras selaku konsultan perencana pernah memberikan alternatif perabotan yang dipakai dalam ruangan Badan Anggaran DPR tersebut. "Jadi yang menentukan pilihan itu bukan Sekjen melainkan penggunanya Badan Anggaran," terangnya, Selasa (17/1).Bekas anggota Badan Anggaran DPR Taslim Chaniago mengaku tidak tahu ada presentasi soal spesifikasi tersebut. "Rapat Badan Anggaran nggak pernah membahas ini," tegasnya.Dia menjelaskan, mekanisme pengadaan tersebut memang dari Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) lalu ke Badan Anggaran DPR. Selanjutnya, renovasi ruang Badan Anggaran DPR itu kemudian dibawa ke rapat paripurna DPR. "Tapi urusan detilnya, misalnya kursi dari mana nggak ada bahasan itu,” tegasnya.Proyek renovasi ruang Badan Anggaran DPR ini menuai polemik karena dianggap mencederai rasa keadilan. Pasalnya, renovasi ruang tersebut menghabiskan biaya sebesar Rp 20 miliar. Biaya ini cukup besar karena menggunakan perabotan impor.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
