JAKARTA. Ketua DPR Marzuki Ali menilai peralatan teknologi informasi (TI) ruang Badan Anggaran (Banggar) sebesar Rp 7,5 miliar tidak wajar. "Bisnis TI itu bisnis tisani, bisnis tipu sana tipu sini. Saya sampaikan kita jangan dikendalikan tender, dikendalikan konsultan," ujar Marzuki, di Gedung DPR, Jumat (3/2).Ia mengaku sudah meminta Sekretaris Jenderal DPR untuk kembali membahas pembongkaran perangkat ruang rapat Banggar dengan konsultan. Pasalnya, meski kursi impor dari Jerman senilai Rp 4,2 miliar sudah dibongkar, anggaran untuk ruang Banggar masih mencapai Rp 14 miliar. Menurut Marzuki, dirinya hanya bisa mengarahkan untuk pengurangan, namun Sekjen yang melaksanakan. Ia berharap ruang baru Banggar dapat dipangkas habis kemewahannya agar paling tidak setara dengan ruang rapat lain di DPR. "Saya bilang dikurangi saja. Makanya untuk TI ini harus banyak bertanya. Ada unsur ketidaktahuan pengguna. Sampai sekarang saya masih ketua TI BUMN, waktu itu TI BUMN saya kelola paling Rp 200 juta, kalau diborongkan bisa Rp 10 miliar," tandasnya.Marzuki menambahkan, arahan darinya mengenai perlengkapan ruang rapat Banggar kerap tak diikuti. Padahal ia menyarankan untuk tidak menggunakan perangkat dengan spesifikasi yang sulit untuk pengadaannya. "Saya sudah memberikan arahan, tapi ini memang bukan kewenangan saya. Toh, tidak diikuti," pungkasnya.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Peralatan TI ruang Banggar masih tidak wajar
JAKARTA. Ketua DPR Marzuki Ali menilai peralatan teknologi informasi (TI) ruang Badan Anggaran (Banggar) sebesar Rp 7,5 miliar tidak wajar. "Bisnis TI itu bisnis tisani, bisnis tipu sana tipu sini. Saya sampaikan kita jangan dikendalikan tender, dikendalikan konsultan," ujar Marzuki, di Gedung DPR, Jumat (3/2).Ia mengaku sudah meminta Sekretaris Jenderal DPR untuk kembali membahas pembongkaran perangkat ruang rapat Banggar dengan konsultan. Pasalnya, meski kursi impor dari Jerman senilai Rp 4,2 miliar sudah dibongkar, anggaran untuk ruang Banggar masih mencapai Rp 14 miliar. Menurut Marzuki, dirinya hanya bisa mengarahkan untuk pengurangan, namun Sekjen yang melaksanakan. Ia berharap ruang baru Banggar dapat dipangkas habis kemewahannya agar paling tidak setara dengan ruang rapat lain di DPR. "Saya bilang dikurangi saja. Makanya untuk TI ini harus banyak bertanya. Ada unsur ketidaktahuan pengguna. Sampai sekarang saya masih ketua TI BUMN, waktu itu TI BUMN saya kelola paling Rp 200 juta, kalau diborongkan bisa Rp 10 miliar," tandasnya.Marzuki menambahkan, arahan darinya mengenai perlengkapan ruang rapat Banggar kerap tak diikuti. Padahal ia menyarankan untuk tidak menggunakan perangkat dengan spesifikasi yang sulit untuk pengadaannya. "Saya sudah memberikan arahan, tapi ini memang bukan kewenangan saya. Toh, tidak diikuti," pungkasnya.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News