KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Ancaman krisis energi global kian terasa dan berimbas langsung ke Indonesia. Tekanan ini terutama dipicu faktor eksternal seperti konflik geopolitik dan gangguan rantai pasok, sehingga pemerintah dinilai perlu memperkuat peran BUMN energi untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga di dalam negeri.

Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Muhammad Kholid Syeirazi menegaskan, dinamika global, terutama di Timur Tengah, telah mendorong lonjakan harga minyak dunia hingga sekitar US$ 110 per barel, atau naik sekitar 60% sejak awal tahun.

"Ancaman ketahanan energi kita tidak sepenuhnya berasal dari dalam negeri, tetapi sangat dipengaruhi faktor global yang sulit dikendalikan," ujarnya dalam forum diskusi energi di Jakarta seperti dikutip Selasa (14/4/2026).

TikTok, Tokopedia, TikTok Shop Hadirkan Ramadan Ekstra Seru, Gerakkan Ekonomi Lokal

Baca Juga: Shell Indonesia Ungkap Alasan Stok BBM Masih Kosong

Selain kenaikan harga, gangguan di Selat Hormuz juga menjadi perhatian serius. Jalur ini merupakan lintasan sekitar 20% pasokan minyak dunia. 

Bagi Indonesia, dampaknya cukup besar karena hampir sepertiga impor LPG dan sekitar seperlima impor minyak mentah melewati wilayah tersebut.

Untuk meredam risiko, pemerintah mulai mendorong diversifikasi sumber impor energi, termasuk membuka peluang pasokan dari negara di luar kawasan konflik. 

Langkah ini dinilai penting guna menjaga kesinambungan pasokan di tengah ketidakpastian global. Kholid menekankan perlunya dukungan regulasi agar kebijakan tersebut berjalan aman bagi pelaku usaha.

Di sisi domestik, struktur energi nasional masih menunjukkan kerentanan. Pada 2025, produksi minyak Indonesia tercatat sekitar 220,9 juta barel, sementara impor mencapai 117,8 juta barel. Ketergantungan terhadap impor LPG bahkan lebih tinggi, dengan volume mencapai 7,47 juta ton.

Baca Juga: Komisi XII DPR Desak RUU Migas Rampung di Tengah Penurunan Lifting

Kondisi ini berdampak langsung pada fiskal negara. Setiap kenaikan harga minyak sebesar US$ 1 per barel diperkirakan menambah beban belanja negara hingga Rp10,3 triliun, terutama untuk subsidi dan kompensasi energi.

Jika kenaikan mencapai US$ 10 per barel, tambahan beban subsidi bisa menembus Rp79 triliun.

Meski demikian, ketahanan energi Indonesia masih berada dalam kategori aman. Indeks Ketahanan Energi (IKE) pada 2025 tercatat sebesar 7,13 atau masuk kategori “tahan”. Namun, capaian ini dinilai tetap perlu dijaga melalui langkah strategis yang adaptif terhadap tekanan global.

Dalam situasi ini, BUMN energi dipandang sebagai pilar utama. Perannya mencakup menjaga ketersediaan pasokan, memastikan distribusi tetap lancar, hingga menahan gejolak harga di pasar domestik.

Baca Juga: Alamtri (ADRO) Fokus Efisiensi Saat Pemangkasan RKAB 2026 dan Implementasi B50

“Kita tidak bisa mengendalikan harga minyak dunia, tetapi bisa memperkuat fondasi dalam negeri. Peran BUMN energi sangat strategis untuk meredam dampak krisis,” kata Kholid.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News