JAKARTA. Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik sembilan anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) di Istana Negara, Jakarta, Senin (19/1).

Dari sembilan anggota wantimpres, tujuh diantaranya berasal dari partai politik (parpol) Koalisi Indonesia Hebat (KIH). KIH merupakan koalisi partai pendukung Jokowi saat pemilu presiden.

Tujuh anggota wantimpres yang berasal dari parpol adalah Subagyo HS (Hanura), Suharso Monoarfa (PPP), M Yusuf Kartanegara (PKPI), Rusdi Kirana (PKB), Sidarto Danusubroto (PDI-P), serta Djan Darmadi dan Abdul Malik Fajar (Partai NasDem).

Tips Menabung Aman, Menguntungkan, dan Fleksibel di Bank Digital Bunga Tinggi

Dua anggota lainnya, yakni Mantan Ketua Umum PBNU Hasyim Muzadi dan ekonom dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Sri Adiningsih, juga terafiliasi dengan KIH. Bahkan, Sri Adiningsih pernah santer dijagokan sebagai menteri keuangan saat pembentukan Kabinet Kerja pada Oktober 2014. 

Sekretaris kabinet Andi Widjajanto mengakui, masuknya sejumlah tokoh parpol dalam jajaran wantimpres karena ada permintaan dari para petinggi parpol pengusung pemerintahan Jokowi. “Ada pengajuan dari para ketua partai," ujar Andi, Senin (19/1).

Andi mencontohkan, penunjukan kepada Sri Adiningsih  karena ada pengajuan dari Ketua Umum PDI-Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Namun, kata Andi, mereka harus melepas jabatannya di parpol, maksimal dalam tiga bulan ke depan agar fokus bekerja untuk pemerintahan Jokowi.

Andi menambahkan, tugas sembilan wantimpres belum ditetapkan secara spesifik oleh Jokowi. Jokowi hanya memberi arahan, bila tugas wantimpres terbagi dalam empat bidang, seperti halnya menteri koordinator.

Meski dipilih atas dasar mandat ketua umum parpol, para anggota Wantimpres enggan disebut hanya bermodal "koneksi". Mereka mengaku memiliki kualifikasi dan kemampuan yang cukup untuk menjadi seorang penasihat presiden.

Sidarto, misalnya. Mantan Ketua MPR ini mengklaim punya banyak pengalaman organisasi untuk dijadikan modal membantu kinerja presiden. Begitu pula Rusdi Kirana. Ia siap bekerja serta melepaskan jabatannya baik sebagai pengusaha maupun Wakil Ketua Umum PKB.

Siti Zuro, Pengamat Politik dari LIPI bilang, anggota wantimpres jangan hanya dipilih untuk mengakomodasi kekuatan politik tertentu. Penasihat presiden harus memiliki kualitas dan kapabilitas dalam menjalankan fungsinya. Sehingga, program-program prioritas presiden bisa terwujud.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News