KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah mengirimkan pemberitahuan resmi kepada Kongres bahwa permusuhan terhadap Iran berlanjut pada 7 Juli, sebuah surat yang dilihat oleh pemerintahannya sebagai pembuka jendela baru 60 hari untuk menggunakan militer di kawasan tersebut tanpa persetujuan Kongres.

"Saya mengarahkan tindakan militer ini sesuai dengan tanggung jawab saya untuk melindungi warga Amerika dan keamanan nasional serta kepentingan kebijakan luar negeri Amerika Serikat," kata Trump dalam surat tertanggal 10 Juli, yang dilihat oleh Reuters pada hari Senin (13/7/2026).

Surat tersebut menguraikan tindakan Trump, termasuk memerintahkan gencatan senjata selama dua minggu pada tanggal 7 April, yang kemudian diperpanjang, dan upaya pemerintahannya untuk mencapai solusi diplomatik terhadap konflik tersebut.

Amerika Serikat mulai menyerang Iran pada tanggal 28 Februari, bersama dengan Israel.

Baca Juga: Selat Hormuz Memanas: Rudal Iran Hantam Kapal Tanker UEA, 1 Tewas!

Trump menjelaskan nota kesepahaman yang ditandatanganinya dengan Iran pada tanggal 17 Juni, dan mengatakan bahwa Iran telah melanggarnya dengan menyerang kapal-kapal dagang yang melintasi Selat Hormuz, yang mendorongnya untuk memerintahkan serangan baru terhadap Republik Islam tersebut.

Seiring intensifikasi konflik, Trump mengatakan pada hari Senin, AS memberlakukan kembali blokade terhadap pelayaran Iran di Teluk dan akan memastikan Selat Hormuz tetap terbuka.

Konstitusi AS menyatakan bahwa hanya Kongres, bukan presiden, yang memiliki kekuasaan untuk menyatakan perang. Namun, presiden AS telah lama mengklaim hak untuk memerintahkan keterlibatan militer yang lebih singkat tanpa persetujuan anggota parlemen untuk menjaga keamanan AS.

UNDANG-UNDANG KEKUASAAN PERANG

Undang-Undang Kekuasaan Perang mengharuskan presiden untuk memberi tahu Kongres dalam waktu 48 jam setelah memulai permusuhan, dan menyatakan bahwa tindakan militer yang dimulai tanpa persetujuan Kongres harus diakhiri dalam waktu 60 hari.

Dalam kasus Iran, batas waktu 60 hari pertama adalah 1 Mei, tetapi presiden dari Partai Republik mengatakan itu tidak berlaku karena ia menyatakan permusuhan telah diakhiri oleh gencatan senjata, meskipun serangan terus berlanjut dan pasukan AS memblokade pelabuhan Iran.

Para penentang perang yang sedang berlangsung dari Partai Demokrat dan Republik mengatakan bahwa pemerintahan AS salah menafsirkan hukum tersebut.

"Presiden tidak bisa begitu saja mengabaikan perang berbulan-bulan yang menurutnya hanya akan berlangsung empat hingga enam minggu," kata seorang ajudan senior Partai Demokrat di Dewan Perwakilan Rakyat, yang berkomentar dengan syarat anonim.

Baca Juga: Harga Minyak Ditutup Terbang 9%: Konflik Iran-AS Picu Lonjakan Tertinggi Sebulan!

Selain itu, Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat sama-sama mengesahkan resolusi bulan lalu yang mengarahkan Trump untuk menarik pasukan AS dari permusuhan dengan Iran, meskipun mayoritas tipis rekan-rekan Republiknya di kedua kamar tersebut.

Pemungutan suara tersebut mencerminkan meningkatnya kekhawatiran tentang konflik yang telah berlangsung berbulan-bulan.

Trump mengecam setelah pemungutan suara tersebut, menuduh mereka yang memilih mendukung memberikan "dukungan" kepada Iran dan membuat pekerjaannya "lebih sulit."