KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Pemerintahan Donald Trump terus melakukan aksi yang berpotensi menaikkan ketegangan perang dagang dengan China. Pada Selasa (10/7), AS berencana akan menetapkan 10% tarif terhadap barang-barang impor China senilai US$ 200 miliar.

Berkaitan dengan hal tersebut, AS merilis daftar barang-barang China yang diajukan untuk dikenakan tarif. Termasuk di dalamnya ratusan produk makanan juga tembakau, batubara, bahan kimia dan ban, makanan anjing dan kucing, juga barang-barang elektronik termasuk komponen televisi.

"Dalam setahun terakhir, pemerintahan Trump terus mendesak China agar menghentikan praktik perdagangan tidak adil, membuka marketnya, dan terlibat dalam kompetisi pasar yang sesungguhnya," jelas Perwakilan Perdagangan AS Robert Lighthizer saat mengumumkan proposal tarif.

Dia menambahkan, "Bukannya menanggapi perhatian yang kami ungkapkan, China malah membalasnya terhadap produk-produk AS. Tidak ada yang bisa dibenarkan dalam aksi itu."

Pada pekan lalu, Washington memberlakukan 25% tarif terhadap barang impor China senilai US$ 34 miliar. Beijing membalasnya dengan menetapkan tarif yang sama besarnya terhadap barang ekspor AS ke China.

Trump mengatakan, dia kemungkinan akan menetapkan tarif terhadap barang-barang China dengan nilai lebih dari US$ 500 miliar. Angka tersebut merupakan nilai kasar dari total barang impor dari China pada tahun lalu.

Sejumlah pelaku bisnis dan penentu kebijakan senior memberikan kritikan tajam atas proposal yang dirilis Selasa kemarin. Pimpinan Komite Keuangan Senat AS Orrin Hatch, dari Partai Republik, mengatakan, "Tindakan tersebut sangat ceroboh dan bukan pendekatan yang ditargetkan."

Kamar Perdagangan AS, yang sebelumnya mendukung pemangkasan pajak dan upaya mengurangi peraturan bisnis oleh Trump, juga mengkritik langkah pemerintah.

"Tarif itu adalah pajak, sesederhana itu. Memberlakukan tarif lain terhadap produk senilai US$ 200 miliar akan mengerek biaya barang-barang harian bagi warga AS, petani, peternak, pekerja, dan pencipta lapangan kerja. Hal ini juga akan memicu penerapan tarif balasan, sehingga kembali memukul pekerja AS," jelas Juru Bicara Kamar Perdagangan AS.

Editor: Barratut Taqiyyah Rafie