KONTAN.CO.ID - Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau COP31 resmi dimulai di pesisir Mediterania, Turki, pada Senin (9/11/2026). Pertemuan yang dihadiri perwakilan hampir 200 negara ini berlangsung di tengah meningkatnya tekanan terhadap agenda pengendalian perubahan iklim, mulai dari konflik geopolitik, lonjakan kebutuhan listrik untuk kecerdasan buatan (AI), hingga berkurangnya keterlibatan Amerika Serikat (AS) dalam kerja sama iklim. Konflik AS dan Iran yang telah berlangsung selama delapan bulan mengganggu pengiriman minyak melalui Selat Hormuz.
Baca Juga: Jepang Gelontorkan US$ 50,36 Miliar untuk Intervensi Yen, Cetak Rekor Harian Gangguan tersebut mendorong kenaikan harga bahan bakar dan membuat sejumlah negara kembali mengamankan pasokan energi fosil, termasuk dengan meningkatkan penggunaan pembangkit listrik berbahan bakar batubara. Di sisi lain, ekspansi teknologi AI turut meningkatkan kebutuhan listrik global. Kondisi ini menambah tantangan bagi upaya menekan emisi gas rumah kaca, terutama ketika investasi infrastruktur pusat data terus berkembang. Sejumlah pengamat menilai situasi tersebut dapat mempersulit Turki sebagai tuan rumah COP31 untuk mencapai kesepakatan iklim yang kuat. Profesor kebijakan lingkungan Harvard University John Holdren mengatakan, prospek perundingan iklim tahun ini menghadapi banyak tantangan. Menurut dia, sulit untuk bersikap optimistis terhadap hasil pertemuan tersebut.
Baca Juga: Inflasi Produsen China Meningkat ke 5,7%, Inflasi Konsumen Justru Melambat Target Elektrifikasi Jadi Agenda Utama Kepresidenan COP31 Turki menjadikan percepatan elektrifikasi sebagai salah satu agenda utama. Turki mendorong negara-negara peserta untuk mendukung target elektrifikasi lebih dari sepertiga perekonomian global pada 2035, meningkat dari sekitar seperlima saat ini. Percepatan elektrifikasi diharapkan dapat mengurangi emisi dengan mendorong peralihan dari penggunaan bahan bakar fosil pada kendaraan, sistem pemanas, peralatan memasak, dan berbagai perangkat lainnya. Namun, sejumlah kelompok pegiat iklim mengkritik komitmen tersebut karena tidak mewajibkan tambahan pasokan listrik berasal dari sumber rendah karbon. Hal ini memunculkan perdebatan mengenai apakah elektrifikasi dapat dianggap sebagai kemajuan dalam pengendalian perubahan iklim tanpa disertai peningkatan energi bersih. Koalisi sejumlah negara, termasuk negara-negara kepulauan Pasifik Selatan yang rentan terhadap kenaikan permukaan laut, juga mendorong penyusunan peta jalan global yang lebih jelas untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Sementara itu, sejumlah negara produsen minyak dan gas, termasuk Arab Saudi, berpendapat bahan bakar fosil masih dapat menjadi bagian penting dari bauran energi global yang lebih ramah lingkungan, selama disertai teknologi untuk mengurangi atau menangkap emisi.
Baca Juga: Bursa Asia Stabil Usai Aksi Jual, Ekspektasi Kenaikan Bunga The Fed Dekati 80% Perang dan AI Tambah Tekanan Transisi Energi Konflik di Timur Tengah dan perang Rusia-Ukraina kembali menyoroti ketergantungan dunia terhadap bahan bakar fosil. Gangguan pasokan energi mendorong sejumlah pemerintah mencari sumber minyak baru serta meningkatkan penggunaan batubara untuk menjaga keamanan energi. Korea Selatan, India, Thailand, dan sejumlah negara Asia lainnya dilaporkan meningkatkan ketergantungan pada batubara atau mengambil langkah untuk memperbesar produksi listrik dari pembangkit batubara. Holdren menilai kondisi tersebut membuat sebagian pihak semakin berani mempertahankan penggunaan bahan bakar fosil dalam skala besar. Namun, konflik juga memperkuat argumen untuk mempercepat transisi energi terbarukan.
Baca Juga: Mercedes Juara Konstruktor F1 2026, Berapa Hadiah yang Bakal Diterima? Diplomat Brasil yang memimpin COP tahun lalu, Andre Correa do Lago, mengatakan perang semakin memperjelas pentingnya percepatan peralihan energi. Menurut dia, AS menjadi salah satu negara yang mengambil posisi berbeda dalam isu tersebut. Di sisi lain, ekspor teknologi energi bersih berharga kompetitif dari China turut mendorong peningkatan penggunaan energi terbarukan di berbagai negara. Selain energi, perkembangan AI menjadi isu baru dalam perundingan COP31. Teknologi tersebut membutuhkan pasokan listrik yang semakin besar seiring pembangunan pusat data dan perluasan infrastruktur komputasi. Jika tambahan kebutuhan listrik masih dipenuhi dari sumber fosil, emisi gas rumah kaca berpotensi meningkat. Tuan rumah COP31, Turki, akan mengajak pemerintah, pelaku usaha, dan lembaga lainnya menandatangani komitmen mengenai prinsip pengembangan dan penerapan AI secara berkelanjutan. Tekanan untuk mempercepat aksi iklim juga semakin besar. Laporan Program Lingkungan PBB (UNEP) yang diterbitkan pada Oktober menyebut dunia telah berada di jalur untuk melampaui ambang kenaikan suhu global 1,5 derajat Celsius dibandingkan era praindustri, sebagaimana ditetapkan dalam Kesepakatan Paris 2015. Tahun 2026 juga diwarnai sejumlah gelombang panas ekstrem di Eropa Barat serta runtuhnya gletser di Nepal yang memicu banjir besar. Bencana tersebut menewaskan lebih dari 1.450 orang, sementara ribuan lainnya masih dilaporkan hilang.
Baca Juga: Saham Teknologi Anjlok, Kekayaan 5 Miliarder Dunia Kompak Tergerus Penasihat kelompok negara-negara kurang berkembang dan Direktur Asia Selatan Climate Analytics, Manjeet Dal, mengatakan tahun ini menjadi salah satu periode dengan jumlah korban tertinggi akibat bencana terkait perubahan iklim. Dari sisi dunia usaha, pelaku bisnis mengharapkan COP31 menghasilkan kepastian kebijakan yang dapat menjadi dasar investasi jangka panjang. Sekretaris Jenderal International Chamber of Commerce John Denton mengatakan, komitmen iklim perlu diterjemahkan menjadi kebijakan yang jelas, bukan sekadar slogan atau inisiatif sukarela. Kepastian tersebut dinilai penting agar dunia usaha memiliki kepercayaan untuk berinvestasi dalam elektrifikasi, transisi energi, serta proyek adaptasi perubahan iklim.
