Perang Tangguh Makin Panas Saja



JAKARTA. Perang antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dengan Mantan Presiden Megawati tentang kontrak penjualan LNG Tangguh makin panas. Presiden membantah bahwa dirinya dan Wapres Jusuf Kalla ikut menentukan harga dalam kontrak penjualan LNG Tangguh yang dibuat semasa pemerintahan Megawati, "Jelas tidak mungkin," tegasnya sebelum memulai Rapat Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Kamis (28/8) Presiden juga menegaskan, dirinya akan langsung menjadi penanggungjawab dalam tim renegosiasi kontrak Tangguh yang telah dibentuk pemerintah. Tim ini diketuai oleh PLT Menko Perekonomian Sri Mulyani dan pelaksanaannya akan diawasi oleh Wapres Jusuf Kalla.

"Tanggung jawab ada di tangan saya. Saya tidak akan melempar kepada Wapres atau menteri atau tim negosiasi jika ada masalah tentang kebijakan atau substansi kontrak itu di kemudian hari," ujar Presiden Tim negosiasi kontrak penjualan gas Tangguh diminta kredibel dan bekerja secara sungguh-sungguh serta menyusun sasaran harga negosiasi secara menyeluruh. Presiden meminta mereka membuat sasaran harga dengan berpatokan pada kontrak harga gas yang lain, seperti Kontrak Gas Bontang dan Arun. "Sesuaikan dengan kepantasan nilai jual beli gas dan jangan ada konflik kepentingan," tambahnya mengingatkan. Presiden menjelaskan, bila harga LNG Tangguh tidak dinegosiasikan kembali maka potensi kerugian negara akan sangat besar. Pasalnya, harga kontrak LNG Tangguh sangat murah dan harga jual dipatok berdasarkan harga minyak US$ 25, "Formula kontrak Bontang terus bergerak. Ini yang mesti kita perjuangkan agar kita tidak dirugikan," katanya Wapres menambahkan, bahwa kontrak gas LNG Tangguh merupakan formula kontrak yang terjelek dan terparah dalam sejarah perminyakan. Sebagai perbandingan, kontrak LNG Arun 30 tahun yang lalu sudah sebesar 7,5 persen dari harga minyak, sedangkan Bontang yang kontraknya dibuat 25 tahun lalu harganya mencapai 15 persen dari harga minyak. "Tangguh hanya 5 persen dari harga minyak yang ada. Itu kesalahan pertama. Kesalahan kedua lebih parah lagi, karena harga minyak ditahan. tidak boleh lebih dari US$ 25 dolar. Jadi kalau harga minyak US$ 100, ya tetap 25 dolar. Jika dibandingkan dengan Arun dan Bontang, harga Tangguh hanya sepersembilan dari harga sekarang," urai Wapres Akibat kontak Tangguh itu, negeri ini kehilangan potensi pendapatan US$ 3 miliar per tahun. Jika dikali dengan masa kontrak yang mencapai 25 tahun, artinya Indonesia berpotensi kehilangan pendapatan US$ 75 miliar dolar. "Ini akibat yang dibuat oleh pemerintah Indonesia sebelumnya," papar Wapres Wapres mengungkapkan, ketika bertemu dengan Wapres Cina Xi Jinping minggu lalu, Xi mengatakan Presiden Megawati-lah yang menginginkan harga tersebut. Namun Kalla meminta China melihat kepentingan hubungan jangka panjang dengan Indonesia. "Lihat keadaan. masa Anda akan membeli gas saya dengan harga 1/8 dari harga dunia pada dewasa ini," kata Kalla pada Xi Sedangkan Menteri Keuangan Sri Mulyani menambahkan, tim negosiasi tersebut akan secepatnya dibentuk. pemerintah juga tidak hanya akan melihat patokan kontrak gas dalam negeri tetapi juga kontrak harga gas di seluruh dunia "Agar kita mempunyai argumen yang kuat dan logis dalam negosiasi," kata Menkeu Sementara Menteri ESDM masih merasa tidak bertanggungjawab terhadap kontrak LNG Tangguh meskipun saat itu ia merupakan Menteri Pertambangan dan Energi. Pada saat kontrak itu diteken harga minyak hanya US$ 10 per barrel, "Siapa yang menyangka sekarang harga minyak di atas US$ 100 per barel," kilahnya

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Editor: Test Test