KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Joko Widodo mengajak wartawan untuk perangi berita hoaks. Hal itu mengingat di era media sosial ini membawa tantangan lain bagi dunia media, yaitu munculnya hoaks, kabar bohong, atau berita palsu yang memanfaatkan ruang kebebasan dan demokrasi yang tersedia.

Hal itu dikatakan Jokowi saat membuka Kongres XXIV Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di The Sunan Hotel, Surakarta, Jumat (28/9).

"Tidak hanya di negara kita, di negara-negara lain juga sama. Saya ke Singapura, PM Lee mengeluhkan hal yang sama. Ke Malaysia, mengeluhkan hal yang sama. Ke Timur Tengah, beberapa syeikh dan emir juga mengeluhkan hal yang sama yang sebelumnya tidak pernah terjadi," kata Presiden seperti dalam keterangan tertulisnya.

Menurutnya, seringkali penyebaran hoaks dilakukan melalui media abal-abal yang tidak terdaftar, tidak jelas siapa penanggung jawabnya dan juga tidak jelas alamatnya di mana. Hoaks juga disebar berantai melalui media sosial seperti WhatsApp group agar bisa mempengaruhi persepsi bahwa informasi itu adalah benar.

"Tentu saja di balik penyebaran hoaks itu ada modus kepentingan-kepentingan tertentu, utamanya ini kepentingan politik yang sangat kuat, untuk mempengaruhi persepsi pembaca sehingga sesuai dengan tujuan kepentingan itu, sesuai dengan kepentingan politiknya," ujarnya.

Oleh karena itu, di tengah banyaknya informasi melalui media sosial, Presiden justru melihat pentingnya PWI dan media untuk memberikan informasi yang benar. Menurutnya, justru karena adanya banyak hoaks, ini adalah sebuah peluang dan kesempatan untuk menunjukkan betapa pentingnya PWI dan media untuk memberikan informasi yang benar.

"Dan saat-saat seperti ini kita semakin membutuhkan penyajian informasi berita berkualitas karena terlalu banyak berita yang tidak jelas juntrungnya. Tentu saja yang sesuai dengan kaidah-kaidah jurnalisme. Ini adalah kesempatan bagi media untuk membuktikan kepada rakyat bahwa media merupakan sumber informasi yang kredibel dan berkualitas," ucapnya.

Dari sisi para wartawan, Presiden menuturkan, Indonesia membutuhkan wartawan-wartawan yang berdedikasi tinggi, yang menjaga martabat, yang menjaga etika profesinya, yang memiliki kesadaran tinggi bahwa satu artikel dari dirinya turut menentukan persepsi publik, turut menentukan masa depan Indonesia.

Wartawan juga harus terikat pada Undang-Undang Pers dan kode etik untuk menguji informasi itu menjadi rumah penjernih informasi (clearing house of information).

Selain itu, sebagai dampak dari digital disruption, Presiden mengatakan bahwa kita membutuhkan pendidikan literasi media kepada masyarakat. Hal ini penting sekali, sehingga masyarakat memiliki budaya mengonsumsi media secara sehat, sehingga masyarakat punya daya tangkap dalam menghadapi berita-berita hoaks, dan mampu memilih dan memilah informasi yang datang kepada masyarakat itu.

"Di sini lah tanggung jawab wartawan, di sini lah tanggung jawab besar PWI," tegasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Herlina Kartika Dewi