KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan terobosan hukum atas berbagai permasalahan yang fundamental dan secepatnya melakukan transformasi digital. Ini penting untuk memerangi tindak kejahatan ekonomi yang makin masif.

“Mengembangkan pusat pelayanan digital yang lengkap, terintegrasi, dan real time, dan mampu melayani para pemangku kepentingan dengan cepat, mudah, tepat, dan akurat,” kata Jokowi dalam Kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin (18/4).

Selain itu, Jokowi meminta seluruh kementerian/lembaga termasuk PPATK untuk jeli dan bergerak cepat dalam menangani modus baru tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Hal tersebut lantaran, tindak pidana tersebut telah melewati batas negara dan menjadi kejahatan internasional.

Maka antisipasi sedini mungkin diperlukan di berbagai tingkatan untuk mencegah upaya-upaya yang dapat mengganggu integritas dan stabilitas sistem perekonomian dan sistem keuangan negara.

"Dan mengantisipasi peningkatan kejahatan ekonomi seperti cyber crime dan kejahatan lain yang memanfaatkan kecanggihan teknologi,” imbuhnya.

Baca Juga: Jokowi: Yang Namanya Pembangunan Infrastruktur, Multiplier Effect-nya Kemana-mana

Jokowi mengapresiasi kerja keras PPATK dan para pemangku kepentingan yang terus berupaya mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan pendanaan terorisme selama dua dekade ini. Namun, Jokowi mengingatkan untuk tidak berpuas diri karena tantangan ke depan akan makin berat.

“Potensi kejahatan siber juga makin meningkat, muncul berbagai modus bentuk-bentuk baru kejahatan pencucian uang dan pendanaan terorisme,” ujarnya.

Jokowi memahami bahwa pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme tidak dapat dilakukan sendiri oleh PPATK.

Maka itu, Jokowi mendorong seluruh pihak mulai dari instansi pemerintah, industri keuangan, hingga masyarakat untuk bersama-sama menjaga integritas dan stabilitas sistem perekonomian dan sistem keuangan Indonesia.

“Kita perlu membangun sinergi untuk memastikan penegakan hukum yang berkeadilan, meningkatkan upaya penyelamatan, upaya pengembalian, dan pemulihan keuangan negara,” kata Jokowi.

Baca Juga: Jokowi: Kejahatan Ekonomi Semakin Masif, Rumit, dan Kompleks

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Khomarul Hidayat