JAKARTA. Rencana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberlakukan iuran berdasarkan aset perusahaan keuangan (perbankan dan non perbankan) mendapat dukungan dari Ketua Umum Perbanas Sigit Pramono.

Menurut Sigit, iuran dengan dasar aset tersebut jauh lebih masuk akal ketimbang menarik iuran menggunakan dasar kesehatan perbankan. "Kalau aset lebih netral. Kalau dilihat dari kesehatan bank, nanti ketahuanlah itu bank mana yang tidak sehat dan yang tidak sehat,” katanya ketika ditemui di Jakarta, Kamis (1/11).

Sigit bilang, OJK sudah melakukan sosialisasi kepada industri, khususnya perbankan, mengenai iuran yang akan digunakan untuk biaya operasional OJK. Sayangnya, Komisaris BCA ini enggan menyebut berapa persentase yang sudah diajukan OJK untuk nilai pungutan.

"Sosialisasinya belum sampai ke persentasenya," elak Sigit. Sigit menggarisbawahi, iuran OJK ini tidak lebih tinggi dibandingkan iuran LPS, atau pun biaya pengawasan yang wajib dibayarkan bank ke Bank Indonesia (BI). Karena hal tersebut dapat memberatkan bagi pihak perusahaan.

Ia menjelaskan, jika perbankan keberatan dengan iuran OJK, bisa-bisa beban tersebut dialihkan oleh pemilik bank ke nasabah. "Nah kalau begitu (iuran tambahan yang memberatkan) membuat bank menjadi tidak efisien dan malah membebankannya ke nasabah," pungkas Sigit.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Asnil Amri