KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Statistik Perbankan Indonesia (SPI) mencatat kinerja Bank Perkreditan Rakyat (BPR) mengalami perbaikan. Hal ini tercermin dari pertumbuhan kredit per akhir November 2017 yang tercatat sebesar 9,99% menjadi Rp 89,07 triliun dibandingkan posisi pada periode yang sama tahun lalu Rp 80,98 triliun. Meski begitu, dana pihak ketiga (DPK) BPR tercatat tumbuh lebih tinggi dibandingkan kredit yakni sebesar 12,82% secara tahunan atau year on year (yoy) menjadi Rp 83,9 triliun. Hal ini menjadikan rasio kredit terhadap pendanaan atau loan to deposit ratio (LDR) BPR menurun menjadi 76,01% setelah di bulan November 2016 LDR BPR ada di level 77,19%. Melihat hal tersebut, Ketua Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) Joko Suyanto menilai meski secara nominal lebih rendah, pihaknya menilai dari sisi ketersediaan likuiditas BPR sudah bisa mengimbangi pertumbuhan dan permintaan kredit. "LDR BPR memang turun, artinya dari kondisi alat likuidnya, BPR sudah sangat cukup dan ketersediaan likuiditas masih mencukupi untuk ekspansi," ujarnya kepada Kontan.co.id, Rabu (24/1). Pun, Joko menilai jika dilihat dari kemampuan alat likuid, sebenarnya BPR masih mampu untuk mendorong kredit ke level yang lebih tinggi untuk mencapai rasio LDR sebesar 94%. Pihaknya menilai, tahun lalu memang BPR belum terlalu banyak mencari pendanaan, pasalnya jika pendanaan terlalu ditingkatkan nantinya malah berpotensi membentuk dana menganggur atau idle money yang dapat memperburuk kondisi return on equity (ROE) BPR. Sebagai gambaran saja, sampai dengan November 2017 kondisi ROE BPR berada di level 23,57% atau mengalami penurunan dari posisi periode yang sama tahun sebelumnya yakni sebesar 24,14%. Adapun untuk prospek ke depan, Perbarindo menilai pertumbuhan kredit BPR masih akan berada di level yang sama dengan industri yakni di level 10% sampai 12% pada akhir tahun 2018. "Berdasarkan pertimbangan makroprudensial dan meningkatnya kondisi ekonomi yang stabil, diharap BPR bisa tumbuh 10% dan 12% itu sangat memungkinkan," jelasnya. Meski dari sisi penyaluran kredit membaik, hal tersebut juga diiringi dengan menurunnya kualitas kredit BPR. Terlihat dari posisi non performing loan (NPL) yang berada di 6,86% atau mengalami peningkatan dibandingkan bulan November 2016 sebesar 6,56%. Kendati demikian, Joko optimistis pada tahun 2018 BPR bakal melakukan pembenahan dan perbaikan kualitas kredit, diprediksi NPL mampu ditekan hingga ke level 5,5% pada akhir tahun 2018. Sementara itu, beberapa inisiatif dari Perbarindo untuk meningkatkan fungsi dan peran BPR tahun ini juga bakal dilakukan. Salah satunya pemanfaatan BPR sebagai agen penjual uang elektronik milik PT Bank Mandiri (persero) Tbk yakni e-cash serta pengembangan sistem perbankan melalui pemanfaatan teknologi. "Kami fokus utamanya adalah perbaikan tata kelola (governance) dan peningkatan layanan," katanya. Sebagai informasi tambahan, saat ini jumlah BPR di Indonesia per akhir November 2017 tercatat sebanyak 1.619 BPR. Jumlah tersebut menurun sebanyak 13 BPR dibanding November tahun lalu. Sementara jumlah kantor BPR justru bertambah dari 6.058 menjadi 6.130. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Perbarindo yakin BPR bisa ekspansif di tahun ini meski likuiditas terbatas
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Statistik Perbankan Indonesia (SPI) mencatat kinerja Bank Perkreditan Rakyat (BPR) mengalami perbaikan. Hal ini tercermin dari pertumbuhan kredit per akhir November 2017 yang tercatat sebesar 9,99% menjadi Rp 89,07 triliun dibandingkan posisi pada periode yang sama tahun lalu Rp 80,98 triliun. Meski begitu, dana pihak ketiga (DPK) BPR tercatat tumbuh lebih tinggi dibandingkan kredit yakni sebesar 12,82% secara tahunan atau year on year (yoy) menjadi Rp 83,9 triliun. Hal ini menjadikan rasio kredit terhadap pendanaan atau loan to deposit ratio (LDR) BPR menurun menjadi 76,01% setelah di bulan November 2016 LDR BPR ada di level 77,19%. Melihat hal tersebut, Ketua Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) Joko Suyanto menilai meski secara nominal lebih rendah, pihaknya menilai dari sisi ketersediaan likuiditas BPR sudah bisa mengimbangi pertumbuhan dan permintaan kredit. "LDR BPR memang turun, artinya dari kondisi alat likuidnya, BPR sudah sangat cukup dan ketersediaan likuiditas masih mencukupi untuk ekspansi," ujarnya kepada Kontan.co.id, Rabu (24/1). Pun, Joko menilai jika dilihat dari kemampuan alat likuid, sebenarnya BPR masih mampu untuk mendorong kredit ke level yang lebih tinggi untuk mencapai rasio LDR sebesar 94%. Pihaknya menilai, tahun lalu memang BPR belum terlalu banyak mencari pendanaan, pasalnya jika pendanaan terlalu ditingkatkan nantinya malah berpotensi membentuk dana menganggur atau idle money yang dapat memperburuk kondisi return on equity (ROE) BPR. Sebagai gambaran saja, sampai dengan November 2017 kondisi ROE BPR berada di level 23,57% atau mengalami penurunan dari posisi periode yang sama tahun sebelumnya yakni sebesar 24,14%. Adapun untuk prospek ke depan, Perbarindo menilai pertumbuhan kredit BPR masih akan berada di level yang sama dengan industri yakni di level 10% sampai 12% pada akhir tahun 2018. "Berdasarkan pertimbangan makroprudensial dan meningkatnya kondisi ekonomi yang stabil, diharap BPR bisa tumbuh 10% dan 12% itu sangat memungkinkan," jelasnya. Meski dari sisi penyaluran kredit membaik, hal tersebut juga diiringi dengan menurunnya kualitas kredit BPR. Terlihat dari posisi non performing loan (NPL) yang berada di 6,86% atau mengalami peningkatan dibandingkan bulan November 2016 sebesar 6,56%. Kendati demikian, Joko optimistis pada tahun 2018 BPR bakal melakukan pembenahan dan perbaikan kualitas kredit, diprediksi NPL mampu ditekan hingga ke level 5,5% pada akhir tahun 2018. Sementara itu, beberapa inisiatif dari Perbarindo untuk meningkatkan fungsi dan peran BPR tahun ini juga bakal dilakukan. Salah satunya pemanfaatan BPR sebagai agen penjual uang elektronik milik PT Bank Mandiri (persero) Tbk yakni e-cash serta pengembangan sistem perbankan melalui pemanfaatan teknologi. "Kami fokus utamanya adalah perbaikan tata kelola (governance) dan peningkatan layanan," katanya. Sebagai informasi tambahan, saat ini jumlah BPR di Indonesia per akhir November 2017 tercatat sebanyak 1.619 BPR. Jumlah tersebut menurun sebanyak 13 BPR dibanding November tahun lalu. Sementara jumlah kantor BPR justru bertambah dari 6.058 menjadi 6.130. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
