JAKARTA. Anggota tim transisi bidang ekonomi Joko Widodo-Jusuf Kalla, Wijayanto Samirin, mengatakan, satu dari sekian opsi yang kini tengah didesain untuk mengantisipasi dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) adalah pemberian bantuan langsung.

"Tapi bukan BLT (Bantuan Langsung Tunai), tapi insentif. Itu akan dikemas tidak untuk konsumsi, tapi digunakan untuk mendorong aktivitas produksi," kata dia dalam diskusi bertajuk 'Subsidi BBM: Solusi atau Masalah?' di Menteng, Jakarta, Minggu (7/9/2014).

Wijayanto menjelaskan, nantinya bantuan langsung tersebut diarahkan supaya tidak hanya dimanfaatkan untuk konsumsi saja, melainkan juga dimanfaatkan untuk hal-hal yang sifatnya produktif.

Di samping bersifat cash, yang sedang tim persiapkan saat ini adalah diberikan juga program pendampingan. "Konkretnya akan ada kelompok kecil yang akan didampingi tim untuk menjalankan bisnis kecil. Tergantung daerahnya, kalau di pedesaan ya yang sesuai dengan desa. Kalau di kota ya bisnis yang pas untuk masyarakat perkotaan," imbuh Deputy Rector for Cooperation and Business Development Universitas Paramadina itu.

Selain itu, perbedaan lainnya adalah program bantuan ini akan memberdayakan para pendamping yang dikoordinasikan dalam sebuah lembaga koordinator.

Menurut Wijayanto, saat ini memang banyak program untuk masyarakat miskin dan perdesaan yang dilakukan oleh kementerian/lembaga. Namun, lantaran saking banyaknya, justru monitoring atau pengawasan program menjadi kurang efektif.

Keberadaan badan atau lembaga koordinator dimaksudkan agar program bantuan langung bisa lebih terorganisir. Sementara itu, mengenai anggaran program bantuan langsung, Wijayanto memastikan hal tersebut sedang dalam proses kajian.

"Jadi itu program yang disiapkan ketika nanti harga BBM dinaikan. Tapi belum ada kepastian apakah itu jadi dilaksanakan atau tidak. Itu tergantung Pak Jokowi dan Pak JK, tapi ini kita siapkan," ucap dia. (Estu Suryowati)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Barratut Taqiyyah Rafie