KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB University Prof Yusman Syaukat menuturkan, permasalahan di sektor perberasan saat ini ialah rendahnya cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikelola Perum Bulog. Kondisi tersebut dikhawatirkan akan berdampak pada harga beras yang meningkat. Namun, permasalahan lainnya di sektor perberasan ialah perbedaan data produksi dan konsumsi. Perbedaan data antara produksi dan konsumsi beras sudah menjadi langganan setiap tahunnya. Dimana Kementerian Pertanian mengklaim adanya surplus produksi. Kemudian Kementerian Perdagangan justru mengatakan perlunya impor beras. Tak ada solusi dari masalah data produksi dan konsumsi membuat hal ini berulang setiap tahunnya.
"Tidak ada solusi terhadap masalah itu. Ini klasik dan masalah kita bersama terutama dari lembaga-lembaga yang menangani pangan ini. Mestinya kan jangan sampai masalah yang sama berulang kembali pada periode yang berikutnya," kata Yusman dalam Diskusi Virtual Pataka, Selasa (29/11).
Baca Juga: Stok Menipis, Pedagang Pasar Induk Beras Cipinang Dorong Pemerintah Ambil Opsi Impor Ia menilai, adanya perbedaan data tersebut, karena terdapat perbedaan kepentingan antara Kementerian/Lembaga yang satu dengan Kementerian/Lembaga yang lainnya. "Yang satu menjaga kinerja, masa sih enggak bisa melakukan surplus. Yang satu kalau enggak impor juga enggak ada kinerja. Jadi ya selalu kayak gitu," imbuhnya. Yusman mengatakan, negara yang baik adalah negara yang sudah mengantisipasi potensi yang akan datang. Maka jika saat ini Indonesia mengalami kekurangan pangan, kemudian mencari solusinya sekarang menjadi satu kemunduran. "Sungguh satu kemunduran bagi suatu bangsa. Mestinya itu sudah diantisipasi sebelumnya. Apalagi jumlah penduduk kita itu enggak sedikit, 272 juta orang," jelasnya. Pun jika pemerintah akan melakukan impor beras, Yusman mengingatkan saat ini semua negara akan mengutamakan kebutuhan dalam negeri. Maka jika pemerintah akan melakukan impor perlu diingat bahwa proses mendatangkan beras memerlukan waktu. Disamping itu Yusman mengatakan, belum tentu ada beras di luar negeri, mengingat semua negara akan mengutamakan kebutuhan dalam negeri. Sedangkan untuk melakukan pembelian dalam negeri, saat ini sudah bukan waktunya produksi. Maka Bulog sudah tidak dapat melakukan pengadaan dalam negeri. Selain pembenahan data, diversifikasi pangan juga diperlukan dilakukan agar masyarakat tak hanya bergantung pada satu pangan yakni beras.
Baca Juga: Sambut Natal dan Tahun Baru, Sejumlah Harga Komoditas Pangan Ini Malah Turun Ia menegaskan masalah pangan pemerintah tidak boleh sembarangan, dimana harus dipersiapkan jauh-jauh hari. Pasalnya beras menjadi masalah pangan utama dan juga politis sekaligus. "Bagaimana caranya? Memang enggak ada opsi ya, enggak ada opsi lagi. Mau impor juga perlu waktu juga," kata Yusman. Ia berharap ke depan cukup ada satu data soal pangan terutama beras yang akurat. Adanya Badan Pangan Nasional juga diharapkan mampu melaksanakan fungsi koordinasi, sehingga tak ada lagi simpang siur data. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News Editor: Tendi Mahadi