JAKARTA. Bank Indonesia (BI) terus memperbesar transaksi pembayaran non tunai melalui uang elektronik (e-money) dan pembayaran elektronik (e-payment). Ronald Waas, Deputi Gubenur BI mengatakan, pihaknya bekerjasama dengan pemerintah daerah agar menerapkan transaksi non tunai, khususnya pada transaksi terkait anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). 

Tahap awal, BI bekerjasama dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian),  Kementrian Keuangan, dan Pemprov DKI Jakarta. Ketiga pihak ini bakal meneken nota kerjasama pada tentang penerapan e-payment pada Kamis besok (14/8).

"Pembayaran APBD, pajak dan gaji pegawai Pemprov DKI akan dilakukan non tunati lewat e-payment," jelas Ronald kepada KONTAN, Selasa (12/8). BI berharap, penerapan e-payment tersebut diikuti oleh pemerintah daerah (pemda) lain. 

Kerjasama dengan berbagai pemda ditargetkan BI bisa memperbesar porsi transaksi non tunai. BI menargetkan, transaksi non tunai berkontribusi 1,8% terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia yang sebesar Rp 8.241,86 triliun atau setara US$ 800 miliar–US$ 900 miliar. 

Target 1,8% ini menghitung kontribusi transaksi dari e-money, kliring dan real time sross settlement systems (RTGS). "Kami sudah menerapkan pembayaran non tunai terkait APBD jika nominalnya di atas Rp 100 juta," ujar Eko Budiwiyono, Direktur Utama Bank DKI.

Kerjasama  dengan pemda ini pun menggandeng perbankan. Sebut saja, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Mandiri, Bank Central Asia (BCA), Bank BNI dan Bank CIMB Niaga. Kerjasama dengan pemda adalah aksi lanjutan BI setelah mendorong penggunaan e-money di sektor transportasi.

Berdasarkan data BI, potensi pengembangan uang elektronik pada sektor transportasi di Jakarta dan sekitarnya mencapai Rp 23,4 triliun per tahun. Angka tersebut terdiri dari transaksi uang elektronik pada Commuter Line sebesar Rp 1,4 triliun per tahun dengan jumlah 400.000 penumpang saban hari.

Kemudian, dari moda transportasi TransJakarta sebesar Rp 680 miliar per tahun, yang berasal dari 320.000 penumpang saban hari. Selain itu, BI juga menghitung potensi uang elektronik dari jasa transportasi taksi berkisar Rp 2 triliun per tahun. Jumlah tersebut disumbangkan dari 186.000 penumpang setiap hari.

Selanjutnya, dari pos transportasi lain, seperti dari jalan tol dan jasa parkir. Potensi e-money dari jalan tol diperkirakan angkanya mencapai Rp 4,3 triliun per tahun. Sedangkan, potensi uang elektronik dari bisnis parkir Rp 416 miliar tiap tahun. 

Pembelian bahan bakar minyak (BBM) juga memiliki potensi legit. Transaksi ini bisa menjaring Rp 14,6 triliun per tahun dengan asumsi pengisian 1,4 liter BBM per kendaran saban hari.  

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Dessy Rosalina