Perbincangan reshuffle baru antara SBY dan Boediono



JAKARTA. Perbincangan seputar perombakan kabinet atau reshuffle kabinet Indonesia Bersatu Jilid II masih sangat terbatas di lingkungan Istana. Baru sebatas lingkup Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono.

"Saat ini percakapan tentang nama menteri dan atau penggantinya masih sangat terbatas beredar di lingkungan paling dalam dari pemerintahan ini, yaitu Presiden SBY dan Wakil Presiden Boediono," kata Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Politik, Daniel Sparringa, Senin (19/9).

Daniel menegaskan pada tahap ini Presiden memang ingin menjauhkan proses reshuffle dari gunjingan politik. Prosesnya sangat steril dan terisolasi dari kepentingan pragmatis kekuasaan.


Maklum saja, menurutnya hal yang dipertaruhkan adalah tugas tahun yang masih tersisa. "Tentu nasib banyak orang di negeri ini dari pada kepentingan kelompok atau golongan," katanya.

Nanti pada saatnya, para pimpinan partai politik (parpol) anggota koalisi bakal diajak bicara. Daniel meyakini para elite parpol akan paham bahwa sukses pemerintahan juga menjadi bagian sukses mereka.

"Kami juga menerima signal positif bahwa semua parpol ingin agar terjadi akselerasi perubahan dalam tiga tahun ke depan," katanya.

Menteri koordinator Perekonomian Hatta Rajasa menanggapi seputar reshuffle kabinet memilih menyerahkan semuanya pada keputusan Presiden. "Kita tunggu bapak Presiden. Tidak usah terlalu banyak dianalisis. Menurut saya serahkan ke bapak Presiden," katanya.

Menurut Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu menyampaikan SBY sudah banyak mendengar masukan baik melalui media televisi, partai politik (parpol), non parpol, Lembaga Swadaya Masyarakat, Perguruan Tinggi, Akademisi, Pengamat dan lain-lainnya.

Sementara itu, sejumlah menteri yang disebut-sebut bakal kena reshuffle enggan untuk menjawab pertanyaan seputar hal tersebut. Sebut saja, Menteri koordinasi Kesejahteraan Rakyat, Agung Laksono yang dikabarkan bakal diganti rekannya Idrus Marham memilih menyerahkan semuanya ke Presiden. "Itu terserah, sepenuhnya ke beliau (Presiden)," kata Wakil Ketua Umum Golkar ini.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Djumyati P.