JAKARTA. Pemerintah akan melakukan segala upaya untuk mempercepat realisasi penyerapan anggaran dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur dari pinjaman luar negeri. Percepatan pembangunan infrastruktur merupakan salah satu dari 10 langkah pengamanan ekonomi nasional dari gempuran krisis ekonomi saat ini.Salah satu upaya yang akan ditempuh pemerintah adalah dengan melakukan lobi ke negara dan lembaga donor untuk mempermudah dan mempermudah administrasi dan prosedur pencairan pinjaman. Contohnya, walaupun di dalam negeri pembebasan tanah untuk infrastruktur jalan belum tuntas 100%, namun diharapkan lembaga donor tetap bisa mencairkan pinjaman.Deputi Menko Perekonomian Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bambang Susantono mengatakan, pemerintah akan me-lobi lembaga donor supaya bisa melakukan pencairan anggaran section by section atau ruas demi ruas. "Pinjaman untuk proyek-proyek kerap seret karena negaradonor menuntut masalah terkait seperti pembebasan tanah dituntaskan terlebih dahulu," kata Bambang di Jakarta, Rabu (29/10)."Proyek-proyek mana saja yang bisa dipercepat.  Kerangka besarnya sedang dikaji terutama oleh pengguna anggaran besar seperti Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Perhubungan dan listrik," kata Bambang. Departemen Keuangan juga sudah menyederhanakan prasyarat penyerapan anggaranuntuk K/L dan daerah.Untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan infrastruktur, pemerintah juga akan mempercepat pelaksanaan lelang proyek 2009 di akhir 2008. Sehingga pelaksanaan proyek sudah bisa dimulai pada awal 2009.Data Departemen Keuangan menunjukkan bahwa realisasi penarikan pinjaman luar negeri pemerintah sejauh ini masih rendah. Penarikan pinjaman per September 2008 baru mencapai Rp 13,560 triliun atau 2% dari pagu penarikan pinjaman luar negeri keseluruhan tahun 2008 sebesar Rp 48,141 triliun.