Jakarta. Polda Metro Jaya akan berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terkait berkas perkara kasus Buni Yani. Polisi berusaha agar berkas tersebut segera rampung dan kasusnya bisa disidangkan.

"Sampai saat ini masih proses penyelesaian (berkas perkara) dan rencana tindak lanjut penyidikan pertama, penyidik akan koordinasi dengan JPU," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Awi Setiyono di Mapolda Metro Jaya, Jumat (25/11/2016).

Awi menambahkan, setelah berkoordinasi pihaknya akan segera melimpahkan berkas perkara tersebut ke kejaksaan. Ia berharap JPU menyatakan berkas itu lengkap dan bisa segera dipersidangkan.

Saat ditanyai apakah akan melakukan pemeriksaan tambahan terhadap Buni, Awi menampiknya. Menurut dia, keterangan Buni dalam berkas perkara tersebut dirasa cukup. "Sementara cukup (pemeriksaan). Yang bersangkutan juga tidak wajib lapor," kata Awi.

Polda Metro Jaya telah menetapkan Buni Yani menjadi tersangka dalam kasus penyebaran informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA.

Polisi memastikan Buni Yani jadi tersangka bukan karena telah mengunggah potongan video pidato Ahok di Kepulauan Seribu pada akhir September 2016 yang isinya kemudian diduga mengandung unsur penistaan agama. Namun, polisi menetapkan Buni sebagai tersangka karena caption yang dia tulis di akun Facebook-nya saat mengunggah video itu.

Tiga paragraf yang ditulis Buni dinilai saksi ahli dapat menghasut, mengajak seseorang membenci dengan alasan SARA. Dalam kasus ini, Buni terancam dijerat Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (2) UU 11 Tahun 2008 tentang Informasi Teknologi dan Transaksi Elektronik tentang penyebaran informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA. Ancaman hukumannya, maksimal enam tahun penjara dan denda maksimal Rp 1 miliar.

(Akhdi Martin Pratama)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Adi Wikanto