KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI lewat Satuan Tugas Pemulihan Pasca Bencana (Satgas Galapana) menyepakati tambahan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) untuk Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Langkah ini diambil guna mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah terdampak banjir bandang tersebut.

Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menjelaskan, fokus saat ini adalah memberikan dukungan anggaran lintas sektor. Selain melalui skema TKD, DPR juga menyepakati penambahan anggaran bagi kementerian dan lembaga yang terlibat langsung dalam penanganan bencana.

Konsisten Berdayakan Desa, BNI Raih Penghargaan Hari Desa Nasional 2026

Baca Juga: Porsi SRBI Meningkat Jadi Rp 819,50 Triliun Per 18 Februari 2026

“Satuan Tugas Pemulihan Pasca Bencana DPR RI mendorong tambahan anggaran transfer ke daerah atau TKD kepada tiga provinsi dan seluruh kabupaten kota (di tiga provinsi tersebut) dalam rangka percepatan pemulihan pascabencana Sumatra dapat segera direalisasikan," ujarnya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (18/2/2026).

Guna memenuhi kebutuhan yang mendesak, DPR juga menyetujui mekanisme penguatan pembiayaan melalui realokasi anggaran dari pos lain. Saan menilai, hal ini penting agar pemulihan infrastruktur dasar tidak perlu menunggu siklus anggaran berikutnya.

“Satuan Tugas Pemulihan Pasca Bencana DPR RI menyetujui dana tanggap penyaluran akan diambil dari pos lain untuk tambahan anggaran kementerian pekerjaan umum dalam rangka mendukung pemulihan infrastruktur, sarana dan prasarana kesehatan, fasilitas pendidikan, fasilitas rumah ibadah, pondok pesantren, dan madrasah," jelasnya.

Baca Juga: BI Mencatat Modal Asing masuk ke RI Sebesar US$ 1,6 Miliar Hingga 13 Februari 2026

Selain infrastruktur fisik, Saan menyoroti percepatan pencairan anggaran dari BNPB untuk renovasi rumah tenaga kesehatan (nakes) yang terdampak. Berdasarkan data, terdapat sekitar 8.747 unit rumah nakes yang membutuhkan perbaikan segera.

Politisi Partai NasDem ini menekankan, realisasi anggaran tersebut harus dikebut sebelum memasuki masa hari raya. Tujuannya, agar para tenaga kesehatan bisa kembali menjalankan tugas dengan optimal di fasilitas kesehatan yang telah diperbaiki.

“Anggaran ini guna mendukung untuk segera realisasi anggaran dari BNPB untuk percepatan renovasi untuk rumah tenaga kesehatan. Kami mendukung percepatan pencairan sebelum hari raya Idul Fitri," pungkasnya.

Selanjutnya: Perpanjangan Izin PT Freeport Indonesia Jadi Ujian Hilirisasi dan Tata Kelola

Menarik Dibaca: Ramalan Zodiak Keuangan dan Karier Besok Jumat 20 Februari 2026, Waktunya Diplomasi

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News