KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo memberi arahan kepada seluruh wali kota seluruh Indonesia. Menurut Tjahjo, sebagai pimpinan daerah, wali kota harus bisa membawa birokrasi pemerintah daerah ke arah digital.

"Kepala daerah bertugas mempercepat transformasi dari pemerintahan yang tradisional ke pemerintahan digital dan melakukan perubahan kepemimpinan digital," ungkap Menteri Tjahjo dalam pembukaan Expo Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) 2022 yang dipantau melalui youtute Kementerian PAN RB, Sabtu (28/5).

Kepemimpinan modern ditandai dengan kemampuan pemimpin untuk menginspirasi pihak lain, menjaga agar tetap terkoneksi dan terlibat, serta menjaga kesatuan organisasi. Setiap wali kota juga harus memiliki kemampuan untuk melakukan inovasi-inovasi dengan pendekatan digital.

Baca Juga: BKN: CPNS yang Mengundurkan Diri Bisa Digantikan Peserta Seleksi di Urutan Setelahnya

Menteri Tjahjo mengingatkan, presiden dan wakil presiden sudah menetapkan visi, misi, dan lima prioritas pembangunan 2019-2024, yaitu pembangunan SDM, pembangunan infrastruktur, simplifikasi regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi.  "Kepala daerah dituntut untuk mendukung, menjabarkan, membuat terobosan, dan melaksanakan upaya pemerintah untuk mewujudkan target-target pembangunan," jelas Menteri Tjahjo.

Perlu disadari, membangun birokrasi yang dinamis tidak bisa dilakukan satu arah. Peran APEKSI yang di dalamnya terkait dengan pemerintahan, birokrasi, aparatur sipil negara (ASN) dan juga masyarakat, memiliki peran sangat penting dalam membangkitkan ekonomi dengan membangun kolaborasi terukur dan konsolidatif dengan berbagai pihak. Dengan kolaborasi, percepatan pemulihan ekonomi lebih terarah dan lebih cepat tercapai.

Tidak lupa, mantan Menteri Dalam Negeri ini mengingatkan perihal empat tantantan bangsa. Tantangan tersebut adalah korupsi, bencana alam, radikalisme terorisme, dan penyalahgunaan obat terlarang.

ASN harus berhati-hati terhadap penggunaan narkotika. Tindakan tegas pun disiapkan jika ada ASN terlibat barang terlarang itu. 

"Kalau ada ASN yang tertangkap tangan dia pengguna narkoba langsung di nonjobkan dan direhabilitasi. Tapi kalau dia pengedar mohon maaf, dipecat saja," tegas Menteri Tjahjo.

Baca Juga: Tak Ada Lagi tenaga Honorer di 2023, Menpan RB: Alternatifnya Ikut Tes CPNS & PPPK

Kepemimpinan wali kota juga diharapkan berdasar pada nilai BerAKHLAK dan empoleyer branding Bangga Melayani Bangsa. Presiden menegaskan bahwa setiap ASN harus memegang teguh satu nilai dasar dan semboyan yang sama. 

"Nilai-nilai ini menjadi pedoman perilaku bagi seluruh ASN, dan menjadi dasar bangunan dari budaya kerja ASN," tegas Menteri Tjahjo.

Sementara itu, Ketua Apeksi Bima Arya Sugiarto menceritakan kepemimpinannya di Kota Bogor yang memberi ruang pada produk lokal. Selama tiga hari kerja, ASN di Kota Bogor memakai dress code dari produk lokal, termasuk diperbolehkan memakai sneakers lokal, kemeja dari distro lokal, dan juga batik ataupun baju adat Sunda.

"Tiga hari dalam seminggu kita berpakaian bisa memberikan panggung bagi produk lokal," ungkap Wali Kota Bogor ini. 

Ia berpesan kepada wali kota dan pimpinan daerah lainnya untuk bisa memberi ruang bagi kreativitas dan produk lokal.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Herlina Kartika Dewi