KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengatakan, faktor pengawasan menjadi poin penting untuk meminimalisasi over kuota penyaluran BBM bersubsidi.

Oleh sebab itu, Kepala BPH Migas Fanshurullah Asa meminta supaya PT Pertamina (Persero) bisa segera merampungkan program digitalisasi alias noozle.

Baca Juga: Kuota solar subsidi diproyeksi kembali jebol di 2020, ini yang diminta BPH Migas

Ifan, begitu Fanshurullah biasa disapa, menjelaskan bahwa program noozle dijalankan untuk mengawasi penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu (JBT) atau BBM bersubsidi jenis minyak solar, serta Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) atau premium, agar tepat sasaran dan volume. Untuk itu, pencatatan digital melalui noozle ditargetkan bisa menjangkau 5.518 Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum (SPBU).

Namun, Ifan menerangkan bahwa hingga 27 Desember 2019, program noozle yang sudah realisasi baru tercatat sebanyak 2.740 SPBU. Dari jumlah tersebut, sebanyak baru 2.552 SPBU yang telah tersambung dengan perangkat Electronic Data Capture (EDC).

"Dari 2.552 SPBU itu, yang sudah bisa melakukan pencatatan transaksi nomor polisi kendaraan (yang mengisi), baru sejumlah 601 SPBU," kata Ifan selepas acara penyerahan SK penugasan dan kuota JBT dan JBKT 2020 di kantornya, Senin (30/12).

Baca Juga: SKK Migas Sumbagut proyeksikan lifting minyak mentah lampaui target

Ifan meminta, implementasi program noozle bisa sampai mengidentifikasi konsumen melalui nomor polisi kendaraannya, serta volume pembelian. Dengan begitu, kata Ifan, apabila dilakukan pembatasan pembelian solar atau premium harian, maka pembelian tersebut otomatis tercatat di seluruh SPBU.

"Sehingga jika terjadi pembelian di atas batas maksimum, maka kendaraan tidak bisa dilayani karena sistem noozle sudah terkunci," jelas Ifan.

Ia pun meminta, agar PT Pertamina (Persero) dan PT Telkom bisa merampungkan program ini sesuai komitmen, yakni pada Juni 2020. "BPH Migas meminta agar sisa target tersebut dilaksanakan tepat waktu," ungkap Ifan.

Baca Juga: Pertamina: Investasi Blok Rokan untuk tahun 2020 sudah disiapkan

Namun, Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati optimistis bisa merampungkan program tersebut lebih cepat. Nicke menargetkan, program digitalisasi tersebut bisa selesai pada Triwulan Pertama tahun 2020.

"Fokus kita di 2020 adalah supaya distribusi atau penjualan tepat sasaran. Untuk digitalisasi SPBU kita akan selesaikan di triwulan pertama 2020," ungkap Nicke.

Nicke pun menyampaikan, bahwa Pertamina akan mendorong penggunaan transaksi non-tunai di SPBU. "Kita juga akan mendorong penggunaan cashless, sudah berkoordinasi dengan perbankan untuk men-support," imbuhnya.

Baca Juga: BKPM sebut ada investasi mandek Rp 300 triliun, ini tanggapan Pertamina

Adapun, dalam rangka mendorong percepatan digitalisasi, Pertamina telah menyiapkan insentif bagi SPBU yang bisa mencatatkan transaksi dan juga nomor polisi kendaraan.

Untuk itu, Vice President of Corporate Communication Pertamina Fajriyah Usman mengungkapkan, Pertamina akan memberikan insentif sebesar Rp 5 per transaksi.

Fajriyah mengatakan, insentif tersebut berlaku satu bulan hingga akhir Januari 2020. "Selanjutnya akan kita evaluasi kembali bagaimana hasilnya," tandas Fajriyah.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Handoyo .