JAKARTA. Pemerintah pusat akan memberikan dana rencana aksi percepatan pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) sebesar Rp 1,2 triliun pada 2009. Dana itu akan dialokasikan untuk penanggulangan kemiskinan, pengurangan pengangguran, peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan kesehatan. Selain itu, dana juga akan digunakan untuk revitalisasi pertanian, perikanan kelautan, kehutanan dan pedesaan, termasuk juga pembangunan infrastruktur. "Itu merupakan mandat Inpres 7/2008 tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah," beber Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah Max Hasudungan Pohan. Rencana induk dan rencana aksi untuk mempercepat pembangunan Sulteng ini disusun oleh Pemda Provinsi Sulteng dan akan dijadikan acuan bagi penyusunan rencana kerja dan anggaran dari kementerian dan lembaga (K/L). Namun dari total dana yang dialokasikan pemerintah itu, berdasarkan perbandingan usulan 2009 dan DIPA 2008 diketahui sekitar 48% dari total usulan rencana aksi 2009 telah diakomodasikan dalam DIPA 2008. Menurut Max, dalam rapat di Menkokesra tercapai kesepakatan bahwa tidak ada dana tambahan (ontop) untuk pelaksanaan percepatan pembangunan di Provinsi Sulteng dari APBN di tahun 2009. Namun akan diupayakan untuk mengakselerasi anggaran K/L yang telah ditetapkan pagu sementaranya. "Pemda dapat mengoptimalkan berbagai sumber pendanaan dari dana transfer ke daerah seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Untuk kegiatan yang tidak dapat ditangani pada 2009 karena ketidakcukupan anggaran, akan diusulkan pada perencanaan tahun 2010," katanya. Dengan rencana aksi ini, maka diharapkan angka pengangguran dapat ditekan menjadi 5-6,5% per tahun dari jumlah pengangguran Sulteng 99.219 jiwa. Infrastruktur semakin memantapkan jalan nasional sebesar 90%, jalan provinsi 80%, dan jalan kabupaten 60% pada 2008-2010. Dengan aksi percepatan ini, diharapkan juga target penerimaan daerah dapat mencapai Rp 200 miliar sampai dengan Rp 250 miliar pada 2008-2010. Termasuk memaksimalkan pengelolaan sumber daya alam terutama di 5 sektor unggulan, yaitu pertambangan, perikanan, pertanian, peternakan dan pariwisata.