KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Arahan Presiden Jokowi yang ditindaklanjuti dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian kepada seluruh kepala daerah untuk mempercepat penyaluran bantuan sosial (bansos) dan jaring pengaman sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) beberapa waktu lalu sudah mulai terlihat realisasinya.

Kini beberapa daerah sudah menjalankan arahan sesuai dengan Instruksi Mendagri (Inmendagri) Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali atau PPKM Darurat.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat misalnya telah menegaskan untuk  mempercepat penyerapan Anggaran APBD Tahun 2021 untuk penanganan Covid-19 Rp 1,1 triliun.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jabar, Nanin Hayani Adam, melaporkan, per Jumat (23/7, realisasi anggaran penanganan Covid-19 sudah mencapai 17,58% atau Rp 204,5 miliar sudah termasuk untuk insentif tenaga kesehatan yang dianggarkan Rp 57,7 miliar.

Baca Juga: Realisasi insentif tenaga kesehatan di daerah lambat, BPKP ungkap penyebabnya

"Anggaran untuk insentif tenaga kesehatan sebesar Rp 57,7 miliar, sudah direalisasikan sebesar Rp 33,5 miliar atau sekitar 58,15%," kata Nanin.

Totalnya anggaran itu sebagian didapatkan dari pergeseran anggaran dengan menambah Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp 400 miliar pada 12 Juli 2021. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp 144 miliar berasal dari penghentian sementara proyek strategis.

Sementara untuk  kota Bandung sendiri diketahui Penyaluran bansos senilai 500.000 kepada warga Kota Bandung yang terdampak PPKM darurat disebut hampir mencapai 70% dari target sasaran sekitar 60.000 keluarga penerima manfaat (KPM).

"Kalau ini murni APBD bukan dana pusat atau provinsi, yang didistribusikan dana APBD tahun anggaran 2021. Kami sudah alokasikan Rp 30 miliar," ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung Ema Sumarna.

Baca Juga: Realisasi pendapatan pemda baru mencapai 42 persen, ini kata KPPOD

Masih di Provinsi Jawa barat, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi mengatakan ada  sekitar 10.000 paket bansos yang akan disiapkan Pemkab Bekasi bagi warga terdampak. Bansos tersebut akan disalurkan secara merata ke berbagai wilayah Kabupaten Bekasi.

Pejabat Bupati Bekasi, Dani Ramdan berharap penyaluran bansos setidaknya dapat meringankan beban warga di tengah kesulitan ekonomi akibat PPKM. Diakuinya kebijakan PPKM ini sangat berpengaruh terhadap sektor perekonomian di masyarakat.

"Dengan bansos ini kami berharap masyarakat bisa terbantu ekonominya dan pandemi Covid-19 segera berakhir, sehingga roda perekonomian masyarakat bisa berjalan normal," imbuhnya.

Editor: Noverius Laoli