KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah resmi menggelar rapat perdana pada Selasa (26/8/2025) yang dipimpin oleh Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan sekaligus Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan.

Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2025 sekaligus menandai dimulainya langkah konkret menuju pemerintahan digital yang inklusif, efisien, transparan, dan berdaulat.

Menurut Luhut, mandat percepatan transformasi digital pemerintahan telah diberikan Presiden sejak tujuh bulan lalu. Sejak itu, tim kecil dibentuk untuk merumuskan strategi digitalisasi yang dapat segera dijalankan. Agenda utama komite akan difokuskan pada tiga use case, yaitu digitalisasi program bantuan sosial, digitalisasi perizinan usaha, dan integrasi Digital Public Infrastructure (DPI).

Cari Proyeksi Ekonomi 2026? Langganan Business Insight Pakai Subscribe with Google

Baca Juga: Gus Ipul: Penyaluran Bansos Bakal Dilakukan dengan Payment ID, Ini Alasannya

Banyuwangi dipilih sebagai laboratorium uji coba (piloting project) untuk penerapan bansos digital. Melalui sistem ini, pemerintah menargetkan peningkatan akurasi penyaluran dengan menekan error penerima, memperkuat transparansi dan akuntabilitas, serta memungkinkan masyarakat melakukan verifikasi identitas digital secara mandiri melalui aplikasi.

Nantinya, proses backend akan berjalan otomatis dengan memanfaatkan verifikasi data lintas lembaga, termasuk BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, BI–Himbara, ATR/BPN, hingga Samsat.

“Digitalisasi bansos ini bukan hanya soal transparansi, tapi juga akan memungkinkan pemerintah melakukan penghematan anggaran yang signifikan karena penyaluran bantuan menjadi jauh lebih tepat sasaran,” ujar Luhut dalam keterangannya, Selasa (26/8/2025).

Baca Juga: Kemensos Setop Penyaluran ke 55.000 Penerima Bansos Anomali, Apa Artinya?

Selain aspek efisiensi, Luhut menekankan pentingnya prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan data.

Ia memastikan bahwa data masyarakat akan tetap berada di dalam negeri dan dikelola secara aman. Untuk memastikan program berjalan sesuai rencana, komite akan menggelar rapat rutin setiap bulan.

Selanjutnya: Menghidupkan ESG Melalui Pemberdayaan Masyarakat

Menarik Dibaca: Mengungkap Perasaan Remaja, Ini 6 Film Coming of Age yang Wajib Ditonton

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News