KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran yang mengakhiri konflik di Timur Tengah membawa harapan baru bagi industri pelayaran global. Sebagai bagian dari kesepakatan tersebut, Iran membuka kembali perlintasan di Selat Hormuz dan mengumumkan pembebasan biaya bagi kapal-kapal yang melintasi jalur strategis tersebut selama 60 hari.

Bagi industri asuransi umum di Indonesia, khususnya lini marine cargo, pembukaan kembali Selat Hormuz dinilai menjadi sentimen positif setelah sebelumnya sektor ini menghadapi tekanan akibat meningkatnya risiko geopolitik di kawasan.

Ketua Umum Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) Budi Herawan mengatakan meningkatnya ketidakpastian geopolitik, gangguan jalur pelayaran, kenaikan biaya logistik, serta penyesuaian premi risiko perang (war risk) menjadi salah satu faktor yang menekan kinerja asuransi marine cargo pada kuartal I-2026.

Data AAUI menunjukkan bahwa klaim asuransi marine cargo meningkat sebesar 6,7% secara tahunan (year on year/YoY) menjadi Rp 357 miliar hingga Maret 2026. Di sisi lain, premi asuransi marine cargo justru mengalami kontraksi cukup dalam sebesar 12,6% YoY menjadi Rp 1,49 triliun pada periode yang sama.

Baca Juga: BI Memperpanjang Kebijakan Pelonggaran Kartu Kredit, Apa Pertimbangannya?

Meski demikian, Budi menilai dampak positif dari pembukaan kembali Selat Hormuz tidak akan dirasakan secara instan oleh industri.

Menurutnya, pelaku pelayaran, eksportir, importir, hingga perusahaan asuransi masih akan menunggu kepastian bahwa jalur tersebut benar-benar aman, stabil, dan dapat dilalui secara konsisten.

"Bagi industri asuransi umum, yang terpenting bukan hanya Selat Hormuz sudah dibuka, melainkan kondisi risiko navigasi, risiko perang, risiko sanksi, risiko keterlambatan pengiriman, serta kepastian rute sudah kembali terkendali atau tidak," katanya kepada Kontan, Jumat (19/6).

Industri Asuransi Diminta Tetap Optimistis dan Prudent

Budi menegaskan perusahaan asuransi perlu menyikapi perkembangan tersebut dengan sikap optimistis, namun tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian (prudent).

Dia menjelaskan industri asuransi bukan berada pada posisi untuk mendorong aktivitas pengangkutan ke luar negeri atau ke wilayah tertentu. Keputusan mengenai ekspor-impor maupun pemilihan rute pelayaran tetap menjadi kewenangan pelaku usaha, eksportir, importir, dan perusahaan pelayaran.

"Peran asuransi adalah menyediakan perlindungan yang memadai agar aktivitas perdagangan dapat berjalan dengan lebih aman," tuturnya.

Baca Juga: BI Rate Naik 100 Bps, NIM Bank BUMN Bakal Lebih Tertekan Ketimbang Swasta

Dalam proses underwriting, lanjut Budi, perusahaan asuransi harus tetap mempertimbangkan berbagai faktor penting, mulai dari jenis kargo, nilai pertanggungan, rute pelayaran, negara tujuan, usia dan kondisi kapal, profil perusahaan pelayaran, kepatuhan terhadap ketentuan sanksi internasional, hingga dukungan reasuransi.

Evaluasi Risiko Tetap Diperlukan

Untuk wilayah yang masih memiliki eksposur geopolitik tinggi, Budi menilai perlu dilakukan evaluasi khusus terhadap cakupan risiko perang, klausul pengecualian, batas pertanggungan (limit), besaran risiko sendiri (deductible), serta premi tambahan yang dikenakan.

Dengan pendekatan tersebut, industri asuransi diharapkan tetap mampu mendukung pertumbuhan bisnis marine cargo tanpa mengabaikan manajemen risiko.

"Dengan demikian, pertumbuhan marine cargo tetap dapat didorong, tetapi harus dilakukan dengan seleksi risiko yang disiplin," ucap Budi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News