Perdana Karya belum dapat izin untuk right issue



JAKARTA. Rencana PT Perdana Karya Perkasa Tbk meminta restu pemegang sahamnya untuk menerbitkan saham baru dengan hak memesan efek terlebih dahulu (rights issue) harus tertunda. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) emiten berkode saham PKPK yang digelar, Jumat (28/12), ditunda.

Sebab, rencana rights issue PKPK belum mendapat pernyataan efektif dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK).  “Kami sudah submit dokumen jawaban dan tanggapan ke Bapepam, hanya saja mereka minta waktu untuk menelaah lagi," tutur Untung Haryono, Direktur Keuangan Perdana Karya Perkasa, kemarin.

Menurut Untung, PKPK menargetkan pernyataan efektif bisa keluar dalam satu minggu ke depan. Dengan demikian, RUPS dengan agenda persetujuan rights issue kemungkinan akan dilakukan pertengahan Januari 2013.


Rights issue ini terkait erat dengan rencana akuisisi secara tidak langsung perusahaan tambang bernama PT Indo Wana Bara Mining Coal (Indo Wana).  Saat ini, 66,5% saham Indo Wana dimiliki oleh RITS Ventures Ltd. Manajemen PKPK menargetkan, proses akuisisi IWBMC bisa tuntas sesuai target, di kuartal pertama 2013.

Langkah aksi korporasi PKPK ini boleh dibilang cukup spektakuler. Ini tecermin dari nilai emisi rights issue-nya yang mencapai Rp 6,5 triliun. Jumlah itu berasal dari penerbitan 26 miliar saham baru, dengan harga pelaksanaan Rp 250 per saham.

Pada penutupan Jumat kemarin saja, harga saham PKPK baru ada di level Rp 225 per saham. Ini berarti, harga saham rights issue mereka lebih mahal 11,11% dari harga pasarnya saat ini.

PKPK akan memakai 77,85% atau setara Rp 5,06 triliun dari dana hasil rights issue untuk membeli 100% kepemilikan RITS Ventures Ltd, pemilik Indo Wana seperti telah disebutkan di atas.

Selanjutnya, 17,72% atau setara Rp 1,15 triliun dana rights issue lainnya dipinjamkan PKPK kepada Indo Wana. Oleh calon anak usahanya tersebut, sebesar 14,77% atau Rp 960 miliar dari dana itu akan digunakan untuk membangun pembangkit listrik (power plant) di Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau.

Sisanya akan digunakan Indo Wana untuk modal kerja, pengoperasian tambang. Dana  selebihnya sebanyak Rp 288 miliar atau setara dengan 4,43%, akan PKPK gunakan bagi modal kerjanya.

Bertindak sebagai pembeli siaga rights issue PKPK adalah Fundamental Resources Pte Ltd, sebuah perusahaan investasi asal Singapura. Fundamental bakal menggandeng konsorsium lain, untuk menyokong posisinya sebagai pembeli siaga.

Berdasarkan dana RTI, posisi return on assets (ROA) dan return on equity (ROE) PKPK per September 2012 masing-masing hanya -0,74% dan -1,58%.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Djumyati P.