KONTAN.CO.ID - TOKYO. Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga meminta produsen obat Amerika Serikat Pfizer Inc untuk memberikan pasokan tambahan vaksin Covid-19 ke Jepang pada tahun ini, menurut laporan Nikkei.

Seperti diberitakan Reuters, Pfizer mengonfirmasi dalam email bahwa CEO Pfizer Albert Bourla bertemu dengan Suga secara virtual untuk membahas pasokan vaksin pada hari terakhir kunjungan tiga hari Suga ke Washington. 

Vaksin Pfizer/BioNTech adalah satu-satunya vaksin Covid-19 yang disetujui di Jepang.

Lapkeu GoTo 2024: Pendapatan Naik, Beban Turun, Rugi Turun 94%

Surat kabar Nikkei Jepang sebelumnya melaporkan bahwa Suga meminta Pfizer untuk memberikan lebih banyak dosis vaksin.

Baca Juga: Olimpiade Tokyo terancam batal karena lonjakan kasus corona di Jepang

Vaksinasi populasi lansia Jepang yang cukup besar dimulai pada hari Senin, tetapi beberapa ahli memperingatkan bahwa populasi umum mungkin tidak memiliki akses ke vaksinasi hingga akhir musim panas atau bahkan musim dingin karena persediaan terbatas.

Jepang adalah salah satu negara ekonomi besar terakhir yang memulai inokulasi Covid-19 ketika dimulai pada pertengahan Februari, setelah uji coba domestik untuk memastikan keamanan.

Hanya 0,9% masyarakat Jepang menerima suntikan vaksin pertama mereka pada hari Jumat, dibandingkan dengan 2,5% di Korea Selatan, dan 48% di Inggris Raya.

Pakar kesehatan top Jepang telah mengakui bahwa pandemi Covid-19 telah memasuki gelombang keempat.

Jepang telah menunjukkan kinerja yang buruk dalam menahan penularan virus, bersama dengan kapasitas pengujian yang terbatas dan peluncuran vaksinasi yang lambat, menurut komentar para ahli kesehatan yang diterbitkan dalam British Medical Journal pada hari Rabu.

Kepala Olimpiade Tokyo mengatakan pada hari Jumat bahwa Jepang berkomitmen untuk mengadakan Olimpiade yang aman musim panas ini, karena lonjakan kasus CovidD-19 mendorong perluasan kontrol penularan dan dengan seruan baru agar Olimpiade ditunda atau dibatalkan lagi.

Selanjutnya: China beri warning ke AS dan Jepang: Jangan ganggu urusan dalam negeri China

Editor: Herlina Kartika Dewi