KONTAN.CO.ID - TOKYO. Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi mungkin akan mengadakan pemilihan umum lebih awal. Ini diungkap oleh Hirofumi Yoshimura, pemimpin Partai Inovasi Jepang, yang dikenal sebagai Ishin, partai koalisi Takaichi. Yoshimura mengatakan, sebagaimana diberitakan
Reuters, mengutip
NHK, ia telah bertemu dengan Takaichi pada Jumat (9/1/2026) dan merasa pandangannya tentang waktu pemilihan telah bergeser ke tahap baru. Yoshimura mengatakan dia dan Takaichi tidak membahas waktu spesifik dari pemilu apa pun. "Saya tidak akan terkejut jika dia mengambil keputusan seperti yang dilaporkan media," kata Yoshimura, Minggu (11/1/2026).
Surat kabar Yomiuri melaporkan pada Jumat (9/1/2026), mengutip sumber dari pemerintah, Takaichi sedang mempertimbangkan mengadakan pemilu mendadak pada tanggal 8 atau 15 Februari. Ini akan menjadi kali pertama bagi perdana menteri wanita pertama Jepang ini menghadapi pemilih.
Baca Juga: Jepang Siapkan Aturan Baru, Investor Asing Bisa Dipaksa Jual Kepemilikan Saham Bila pemilu lebih awal terselenggara, Takaichi akan dapat memanfaatkan persetujuan publik yang kuat, yang telah ia nikmati sejak menjabat pada Oktober. Sikap keras Takaichi terhadap China telah menarik pemilih sayap kanan. Di sisi lain, sikap ini telah memicu perselisihan diplomatik besar dengan China. Takaichi, yang memiliki pandangan mendukung anggaran belanja besar untuk meningkatkan ekonomi Jepang, mengatakan telah menginstruksikan para menteri kabinetnya untuk memastikan pelaksanaan anggaran tambahan untuk tahun fiskal hingga Maret tepat waktu. Takaichi juga mendorong persetujuan parlemen untuk anggaran tahun fiskal berikutnya. "Saat ini, saya fokus pada tantangan mendesak untuk memastikan bahwa masyarakat merasakan manfaat dari kebijakan stimulus kami yang bertujuan untuk meredam dampak inflasi," katanya.
Baca Juga: Menkeu Jepang Akan Nyatakan Sikap Atas Kontrol Ekspor China Pekan Depan Namun Tetsuo Saito, Kepala Partai Komeito, yang merupakan partai oposisi, mengatakan pemilihan umum di Februari akan membuat mustahil untuk mengesahkan anggaran pada akhir tahun fiskal, pada saat ekonomi Jepang menghadapi fase kritis. Pemilu di awal Februari berarti parlemen harus dibubarkan di akhir Januari. Parlemen akan melakukan pertemuan pada 23 Januari nanti. Diduga, Takaichi akan membubarkan parlemen pada saat itu. Saito mengatakan, ia terkejut mendengar berita Takaichi berpotensi melakukan itu. Yoshihiko Noda, mantan perdana menteri dan Kepala Partai Demokrat Konstitusional Jepang, yang kelompok oposisi terbesar, mengatakan ia mengharapkan Takaichi mengesahkan anggaran sebelum mengadakan pemilihan umum. Tetapi sekarang Noda juga mengkhawatirkan parlemen akan dibubarkan pada 23 Januari. Kementerian Dalam Negeri Jepang mengeluarkan pernyataan pada Sabtu (10/1/2026), yang mendesak komite pemilihan daerah mulai mempersiapkan diri jika terjadi pemilu dini. Analis politik Shigenobu Tamura mengatakan, pernyataan itu mengindikasikan pemilihan umum sudah pasti terjadi.
Baca Juga: China Selidiki Dugaan Dumping Dichlorosilane dari Jepang Banyak pihak menilai pemilu lebih awal akan membahayakan anggaran pemerintah Jepang. Usulan anggaran belanja Takaichi sebesar US$ 783 miliar, yang merupakan anggaran pertamanya sebagai perdana menteri, mencakup program pengeluaran andalannya. Jika Takaichi tidak dapat mengesahkan anggaran pada akhir Maret, pemerintahnya harus menyusun anggaran sementara, yang dapat menunda pelaksanaan langkah-langkah pengeluaran. Ekonomi Jepang telah berhasil mengatasi dampak dari tarif Amerika Serikat yang lebih tinggi. Tetapi inflasi pangan yang membandel telah membebani konsumsi.
Baca Juga: Jepang Kecam Larangan Ekspor China, Ketegangan Dagang Kian Memanas Risiko ekonomi lain bagi Jepang adalah ketegangan perdagangan dengan Tiongkok. Perselisihan ini dapat memberikan pukulan terhadap ekonomi Jepang, yang bergantung pada ekspor sejumlah komoditas penting dari China. Pemerintah Beijing sudah memberi sinyal akan memberlakukan pembatasan pada ekspor logam tanah jarang ke Jepang. Padahal komoditas ini vital bagi Jepang.
Takaichi mengatakan kepada
NHK, pembatasan ekspor China yang hanya menargetkan Jepang bertentangan dengan protokol internasional dan tidak dapat diterima. Ia menegaskan, Jepang sedang bernegosiasi dengan China melalui jalur diplomatik. Takaichi juga menuturkan Jepang bekerjasama dengan negara-negara
Group of Seven (G7) untuk membangun rantai pasokan yang mengurangi ketergantungan pada negara tertentu.
