KONTAN.CO.ID - BANGKOK. Perdana Menteri Thailand, Paetongtarn Shinawatra, resmi diberhentikan dari jabatannya oleh Mahkamah Konstitusi setelah dinyatakan melanggar kode etik. Keputusan ini datang hanya satu tahun setelah ia menjabat, dan semakin menambah ketidakpastian politik serta tekanan terhadap perekonomian Thailand yang sedang lesu.

Untuk sementara waktu, Wakil Perdana Menteri Phumtham Wechayachai bersama kabinet saat ini akan memimpin pemerintahan dalam kapasitas caretaker hingga parlemen memilih perdana menteri baru. Meski demikian, belum ada jadwal pasti dari ketua parlemen terkait kapan pemungutan suara akan dilakukan, karena konstitusi tidak menetapkan batas waktu tertentu.

Putusan pengadilan ini membuka jalan bagi negosiasi politik intensif antara partai-partai dan berbagai aktor kekuasaan, di mana tokoh sentral yang hampir pasti terlibat adalah Thaksin Shinawatra, mantan perdana menteri yang juga ayah dari Paetongtarn sekaligus pendiri Partai Pheu Thai. Proses ini diperkirakan akan berlangsung lama, mengingat tipisnya mayoritas koalisi pemerintahan saat ini yang hanya unggul tujuh kursi.

Mengupas Visi Stuart Rogers untuk Masa Depan HSBC Indonesia

Baca Juga: Bangkok Jadi Kota Terbaik untuk Tinggal Menurut Gen Z, Ini Alasannya

Dari daftar calon yang diajukan sebelum Pemilu 2023, kini tersisa lima nama yang masih memenuhi syarat. Partai Pheu Thai awalnya memiliki tiga calon, namun kini hanya tersisa Chaikasem Nitisiri (77), mantan menteri kehakiman dan jaksa agung. Meskipun jarang muncul di publik, Chaikasem telah menyatakan siap memimpin jika dibutuhkan.

Nama lain yang mengemuka adalah Anutin Charnvirakul (58), mantan menteri dalam negeri sekaligus pemimpin Partai Bhumjaithai yang meninggalkan koalisi Paetongtarn pada Juni lalu.

Tiga nama lainnya adalah Pirapan Salirathavibhaga, Menteri Energi saat ini, Jurin Laksanawisit, mantan wakil perdana menteri dan Prayuth Chan-ocha (71), mantan perdana menteri dan jenderal yang memimpin kudeta tahun 2014, kini telah pensiun dari politik dan menjabat sebagai penasihat kerajaan.

Untuk bisa diajukan sebagai calon perdana menteri, seseorang harus mendapatkan dukungan dari minimal 50 anggota parlemen. Kemudian, untuk terpilih, calon tersebut harus memperoleh dukungan lebih dari setengah anggota DPR yang berjumlah 492 orang, atau setidaknya 247 suara.

Jika gagal, parlemen harus kembali bersidang dan mengulang proses pemilihan dengan calon lain, tanpa batas waktu yang ditentukan.

Peluang Partai Pheu Thai mempertahankan kursi perdana menteri melalui Chaikasem sangat bergantung pada apakah Thaksin masih memiliki kesepakatan dengan kalangan konservatif, yang memiliki pengaruh besar dalam politik Thailand. Meski sejarah antara Thaksin dan kelompok konservatif sering kali tegang, beberapa analis menilai ia bisa saja dianggap sebagai pilihan yang lebih dapat diterima dibanding alternatif lain yang lebih progresif.

Jika pengaruh Thaksin melemah, Thailand bisa saja menuju pemilu dini. Ini akan membuka peluang bagi Partai Rakyat (People’s Party) yang bersikap reformis dan populer, namun sering kali dianggap ancaman oleh kalangan konservatif dan militer kerajaan.

Chaikasem, meski berpengalaman, dinilai tidak cukup kuat untuk mendorong reformasi besar atau membangkitkan ekonomi Thailand yang stagnan. Ketidakpastian politik bisa terus berlarut, memperburuk prospek ekonomi negara.

Skenario lain yang mungkin terjadi adalah kembalinya Anutin Charnvirakul sebagai perdana menteri. Ia berpotensi mendapat dukungan dari koalisi lama dan bahkan dari Partai Rakyat jika ia bersedia berkomitmen pada pemilu dini.

Sementara itu, skenario kompromi politik ekstrem juga mungkin muncul, yaitu kembalinya Prayuth Chan-ocha ke kursi perdana menteri—meski hal ini mengharuskannya bekerja sama dengan musuh politik lamanya, Partai Pheu Thai.