KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Memasuki tahun 2019, Pemerintah sudah berhasil menekan peredaran rokok ilegal menjadi 7% dari tahun sebelumnya yang sekitar 10,9%.

Meski peredaran rokok ilegal berhasil ditekan, tetapi Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku belum puas atas capaian tersebut. "Saya belum puas, tahun ini saya minta ditekan 3%. Bea Cukai bilang susah sekali, karena ditindak, dia lari dari satu kota ke kota lain," terang Sri Mulyani, Kamis (21/3).

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) pun mengakui untuk mengejar target tersebut dibutuhkan upaya ekstra, mulai dari administrasi pengawasan hingga pelayanan.

"Yang menangani juga tak hanya kantor yang mengawasi pabrik, melainkan juga kantor yang menangani pasar yang tersebar di seluruh Indonesia," ujar Kepala Subdirektorat Komunikasi dan Publikasi DJBC Deni Surjantoro. Ia menjelaskan saat ini monitor peredaran rokok secara periodik pun wajib dilakukan di seluruh kantor bea cukai.

Lebih lanjut Deni menjelaskan, rokok ilegal yang ditindak tahun lalu masih didominasi oleh rokok yang tak terdafatr. Itu membuat pabrik rokok yang memroduksi rokok tersebut tak diketahui. "Oleh karena itu dengan penguatan pengawasan tentunya akan mempersempit ruang gerak mereka, sehingga diharapkan akan mendoronng industri legal," tutur Deni.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Handoyo .