Peredaran Rokok Ilegal Mengkhawatirkan, Pengusaha Butuh Kepastian Hukum



KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Peredaran rokok ilegal yang semakin marak dinilai memperberat tekanan terhadap industri hasil tembakau (IHT) legal.

Di tengah kewajiban membayar cukai dan berbagai aturan pemerintah, produsen rokok legal harus bersaing dengan produk ilegal yang tidak menanggung beban kewajiban serupa.

Kondisi ini mendorong kalangan pengusaha dan pekerja meminta pemerintah memberikan kepastian hukum serta mengevaluasi kebijakan fiskal yang membebani industri.


Mereka menilai, tekanan yang tidak diimbangi perlindungan terhadap industri legal berisiko mengganggu investasi, produksi, hingga penyerapan tenaga kerja.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W Kamdani mengatakan, kebijakan pemerintah perlu menjaga keseimbangan antara penerimaan negara dan keberlangsungan aktivitas usaha.

Kebijakan perpajakan, perizinan, dan regulasi teknis juga harus memperhitungkan dampaknya terhadap biaya produksi, investasi, serta daya beli masyarakat.

Baca Juga: Misbakhun Bantah Namanya Terseret Kasus Pita Cukai Rokok Ilegal

Menurut Shinta, meningkatnya beban usaha dapat mempersempit ruang perusahaan untuk berekspansi dan membuka lapangan kerja.

Karena itu, kepastian kebijakan dan insentif yang tepat sasaran diperlukan agar pelaku usaha tetap memiliki keberanian untuk berinvestasi dan meningkatkan produktivitas. "Pelaku usaha memiliki ruang yang memadai untuk tumbuh," ujar Shinta dalam keterangannya, Kamis (19/11/2026).

Tekanan tersebut juga menjadi perhatian kalangan pekerja industri hasil tembakau.

Ketua Umum Forum Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan dan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM-SPSI) Hendry Wardana menilai, ketimpangan perlakuan antara produsen rokok legal dan ilegal dapat mengancam keberlangsungan industri.

Pasalnya, produsen legal harus memenuhi kewajiban pembayaran cukai dan berbagai ketentuan regulasi, sedangkan produsen ilegal dapat menghindari beban tersebut. Akibatnya, persaingan menjadi tidak seimbang dan semakin menekan pelaku usaha yang beroperasi secara resmi.

Hendry menyebut, peredaran rokok ilegal di sejumlah daerah sudah mencapai 20% hingga 30%. Pada saat yang sama, produksi rokok legal mengalami penurunan akibat tekanan kebijakan cukai dan regulasi industri.

Dia juga menyoroti kenaikan tarif cukai yang dinilai turut mendorong peralihan konsumsi ke produk ilegal. Karena itu, FSP RTMM-SPSI mengusulkan moratorium atau penghentian sementara kenaikan cukai rokok untuk menekan pertumbuhan pasar ilegal.

"Jika kenaikan cukai terus dilakukan, yang terjadi justru rokok ilegal semakin berkembang," kata Hendry.

Baca Juga: Kemenperin Dorong Produsen Rokok Ilegal Beralih ke Jalur Legal

Dampak tekanan terhadap industri rokok legal tidak hanya menyangkut keberlangsungan perusahaan, tetapi juga nasib pekerjanya. FSP RTMM-SPSI mencatat sekitar 500.000 pekerja terlibat langsung dalam sektor manufaktur industri rokok.

Menurut Hendry, melemahnya industri legal berpotensi mengancam lapangan kerja dan kesejahteraan pekerja yang menggantungkan penghidupan dari sektor tersebut. Persoalannya bukan sekadar mempertahankan ketersediaan pekerjaan, melainkan juga memastikan pekerjaan yang tersedia mampu memberikan penghidupan layak.

Karena itu, pengusaha dan pekerja meminta pemerintah tidak hanya mengevaluasi kebijakan cukai, tetapi juga memperkuat pengawasan dan penindakan terhadap peredaran rokok ilegal. Perlindungan terhadap industri legal dinilai penting agar kebijakan penerimaan negara tidak justru mempersempit kegiatan usaha formal, menghambat investasi, dan mengurangi kesempatan kerja.

Sumber: https://money.kompas.com/read/2026/11/19/151030326/peredaran-rokok-ilegal-tekan-industri-legal-pengusaha-minta-kepastian-hukum?page=all#page2. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News