JAKARTA. Pemerintah mengaku tidak bisa melarang terkait 'serangan balasan' peretas Indonesia terhadap berbagai website di Australia terkait aksi penyadapan yang dilakukan negara Kanguru tersebut.

Teuku Faizasyah, Staf Khusus Presiden Bidang Luar Negeri, mengatakan fenomena tersebut menandakan masyarakat Indonesia sebagai bagian dari komunitas internasional.

"Ini mencerminkan masyarakat kita menjadi bagian kehidupan internasional. Pemerintah tak bisa melarang atau membenarkan, karena itu reaksi yang bersifat individual. Itu dikembalikan ke individu," ujar Teuku di Warung Daun Cikini, Jakarta, Sabtu (9/11).

Menurut Teuku, peretas juga bisa memikirkan tindakan yang bisa ke arah positif selain meretas situs-situs di Australia. Misalnya dengan memperkuat jaringan keamanan internet di Indonesia sehingga tidak mudah dibobol asing.

Walau demikian, Teuku tidak bisa menjawab apakah akan memanfaatkan tenaga-tenaga peretas tersebut.

"Saya tak kompeten untuk itu. Saya yakin antar institusi pemerintah ada yang punya kapasitas untuk membangun jejaring, pakar teknologi informasi dengan anak muda. Mereka bisa berkontribusi pengamanan teknologi informasi kita," ujar Teuku.

Terkait peretasan tersebut apakah mengganggu hubungan kedua negara, Teuku mengatakan hubungan diplomasi itu sangat luas. Hubungan Indonesia-Australia bisa saja terganggu dalam beberapa hal. Namun hal lain untuk kepentingan lainnya juga terus berlanjut.

Sebagaimana diketahui, ada 170 situs Australia diserang oleh peretas dari Indonesia.  

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Asnil Amri