KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Pemerintah mencopot Direktur Jenderal Anggaran, Luky Alfirman serta Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal, Febrio Nathan Kacaribu, di tengah kondisi fiskal yang sedang menghadapi tekanan. 

Pergantian dua pejabat strategis ini terjadi saat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 bekerja lebih keras akibat peningkatan belanja dan dinamika global.

Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan, berakhirnya penugasan kedua dirjen tersebut efektif sejak 21 April 2026 dan kini telah diisi oleh pelaksana harian. Pemerintah menargetkan pengisian pejabat definitif dapat diajukan pada awal hingga pertengahan Mei.

Menurut Josua, secara operasional harian, pergantian ini tidak serta-merta mengganggu jalannya fiskal. Fungsi anggaran, pembiayaan, serta koordinasi teknis di Kementerian Keuangan tetap berjalan melalui sistem yang ada dan dukungan pejabat pelaksana harian.

Baca Juga: KBLI Resmi Baru Berlaku, BPS: Penyesuaian Kode Otomatis Tanpa Ubah Usaha

"Dalam jangka sangat pendek, saya tidak melihat APBN langsung terganggu hanya karena pergantian dua dirjen. Namun karena dua posisi ini sangat strategis, dampaknya lebih besar pada kualitas koordinasi, kecepatan pengambilan keputusan, dan konsistensi pesan kebijakan, bukan pada berhentinya mesin fiskal secara seketika," ujar Josua kepada KONTAN, Kamis (23/4/2026).

Meski demikian, ia menilai momentum pergantian ini perlu diwaspadai. Pasalnya, kondisi fiskal saat ini tengah menghadapi tekanan signifikan.

Hingga kuartal I 2026, pendapatan negara tercatat Rp 574,9 triliun, sementara belanja mencapai Rp 815 triliun, sehingga defisit melebar menjadi Rp 240,1 triliun atau setara 0,93% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

"Fiskal memang masih berjalan, tetapi sedang berada dalam fase yang menuntut koordinasi sangat rapat karena belanja dipercepat dan tekanan global masih tinggi," katanya.

Ia mengingatkan bahwa pergantian mendadak pada posisi strategis berpotensi memengaruhi persepsi pasar terhadap kredibilitas pengelolaan fiskal, terutama jika tidak disertai penjelasan yang jelas dari pemerintah.

Josua mencontohkan, pada Maret lalu kepemilikan investor asing pada Surat Berharga Negara (SBN) sempat menurun, yang turut mendorong kenaikan imbal hasil (yield).

Meski per 22 April 2026 kondisi pasar obligasi mulai membaik, dengan yield SBN tenor 10 tahun turun ke 6,61% dan credit default swap (CDS) 5 tahun ke 81,85, perbaikan tersebut dinilai masih rapuh.

Baca Juga: Fitch: RI Bisa Langgar Batas Defisit Anggaran 3% Tanpa Penurunan Peringkat

"Dalam situasi seperti ini, perubahan mendadak pada pejabat fiskal kunci bisa dibaca pasar sebagai tambahan ketidakpastian, kecuali pemerintah segera menunjukkan bahwa arah fiskalnya tidak berubah, eksekusi APBN tetap terkendali, dan penggantinya kredibel," imbuh Josua.

Dari sisi ketahanan fiskal, Josua menilai APBN 2026 masih memiliki ruang untuk bertahan sepanjang tahun. Hal ini ditopang oleh berbagai instrumen pembiayaan, termasuk penerbitan surat utang dan penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL).

Dalam UU APBN 2026, target pembiayaan anggaran ditetapkan sebesar Rp 689,1 triliun. Hingga 14 April 2026, realisasi penerbitan Surat Utang Negara (SUN) telah mencapai Rp 427,44 triliun dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebesar Rp 120,39 triliun.

"Jadi saya tidak melihat APBN berada dalam kondisi hanya sanggup bertahan satu atau dua bulan," terangnya.

Yang lebih tepat, kata Josua, APBN 2026 masih bisa bertahan sepanjang tahun, tetapi ruang amannya akan cepat menipis bila tiga hal terjadi bersamaan, yakni rupiah yang terus melemah, harga minyak tetap tinggi, dan kepercayaan pasar terhadap tata kelola fiskal ikut melemah.

Baca Juga: Dihukum Ganti Rugi Rp 531 M Kepada Jusuf Hamka, MNC Siap Banding, Sebut Kejanggalan

Ia menambahkan, tekanan tambahan juga berpotensi datang dari meningkatnya belanja subsidi dan kompensasi energi, yang sangat sensitif terhadap harga minyak mentah, nilai tukar rupiah, serta konsumsi energi domestik.

Dengan demikian, tantangan utama pemerintah saat ini adalah menjaga stabilitas dan kredibilitas fiskal di tengah dinamika global, sekaligus memastikan transisi kepemimpinan di level strategis berjalan cepat dan meyakinkan pasar.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News