KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (PERHAPI) menilai kebijakan hilirisasi di sektor mineral dan batubara (minerba) masih membutuhkan penguatan pada aspek infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM), terutama untuk komoditas seperti tembaga dan bauksit.

Ketua Umum PERHAPI, Sudirman Widhy Hartono, mengatakan bahwa secara umum Indonesia masih harus berupaya keras dalam meningkatkan kesiapan pendukung hilirisasi minerba.

“Kami melihat secara umum negara kita masih perlu berupaya keras untuk meningkatkan kesiapan infrastruktur dan SDM guna mendukung hilirisasi mineral, khususnya untuk hilirisasi tembaga dan bauksit,” ujar Sudirman kepada KONTAN, Senin (20/10).

Jadi Investasi Aman, Deposito Bank Digital Ini Bisa Ditarik Kapan Saja Tanpa Penalti

Baca Juga: Pertamina dan SPBU Swasta Belum Deal Soal Pasokan BBM, Ini Kata Bahlil

Ia menambahkan, untuk sektor nikel, kapasitas industri sudah relatif lebih berkembang, ditandai dengan jumlah smelter yang telah beroperasi maupun permohonan pembangunan fasilitas baru yang terus bertambah.

Lebih lanjut, Sudirman mengungkapkan bahwa percepatan pembangunan smelter nasional masih menghadapi sejumlah hambatan teknis dan struktural. Biaya investasi yang besar untuk membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian disebut menjadi salah satu kendala utama.

“Biaya investasi yang besar untuk membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian yang kompleks serta ketersediaan dan keandalan pasokan energi menjadi hambatan dalam percepatan pembangunan smelter nasional, khususnya untuk hilirisasi tembaga dan bauksit,” jelasnya.

Meski demikian, PERHAPI menilai program hilirisasi harus tetap dijalankan secara konsisten guna memperkuat struktur industri nasional.

“Program pemerintah untuk hilirisasi mineral ini harus terus didorong guna menjamin arah pembangunan nasional untuk merealisasikan dan memajukan industrialisasi bahan galian mineral,” lanjutnya.

Ia menekankan pentingnya posisi Indonesia agar tidak terus bergantung pada produk hasil industri dari luar negeri, melainkan menjadi produsen dari bahan galian tambang mineral dalam negeri.

PERHAPI juga menggarisbawahi pentingnya integrasi antara kebijakan hilirisasi dan kebijakan lingkungan hidup. Menurut Sudirman, proses penambangan hingga hilirisasi harus tetap berlandaskan prinsip tata kelola yang baik.

“Harus dipastikan praktik pertambangan untuk mendapatkan bahan galian mineral memenuhi kaidah good mining practice serta comply dengan standard ESG,” katanya.

Sudirman memperingatkan agar ambisi hilirisasi tidak menimbulkan dampak lingkungan yang merusak.

“Jangan hanya karena berambisi untuk memenuhi supply bahan galian mineral untuk program hilirisasi, maka dilakukan praktik pertambangan yang masif tanpa memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan hidupnya,” pungkasnya.

Baca Juga: Fund Manager Usul Defisit APBN Dinaikkan Jadi 3% PDB, Purbaya: Jangan Dulu

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News