KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Protes yang dilayangkan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) China terkait ketidakpastian iklim berusaha di Indonesia mendapat sorotan bagi sektor hulu dan hilir pertambangan. 

Kebijakan regulasi yang dinilai berubah secara mendadak dikhawatirkan bakal menurunkan peringkat daya saing investasi Indonesia di mata global.

Ketua Dewan Penasihat Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi), Rizal Kasli menilai, keluhan tersebut merupakan cerminan dari tersendatnya jalur birokrasi dan tata kelola perizinan nasional. 

BNI Menanggapi Aksi Demonstrasi di Pematang Siantar

Menurutnya, perubahan aturan yang tiba-tiba, mulai dari pemotongan kuota Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) hingga lonjakan royalti, telah mengerek biaya operasional para pelaku usaha smelter.

Baca Juga: BP-AKR Buka Suara Soal Pasokan dan Harga BBM, Harap Iklim Usaha Tetap Terjaga

"Keluhan Kadin China di Indonesia lebih menyoroti ketidakpastian iklim berusaha di Indonesia. Beberapa faktor yang dikeluhkan adalah perubahan regulasi yang dadakan, pemotongan quota produksi terutama nikel yang menyebabkan banyak smelter tidak bisa beroperasi karena kekurangan pasokan bijih nikel," ujarnya kepada Kontan.co.id, Senin (18/5/2026).

Rizal menambahkan, kerumitan kian bertambah akibat mandeknya sistem perizinan berbasis online yang belum mengadopsi otomatisasi penuh. Selain masalah internal birokrasi dan pungutan liar, beban perusahaan smelter nikel semakin berat menyusul adanya aturan penempatan Devisa Hasil Ekspor (DHE) SDA serta lonjakan harga bahan penolong akibat eskalasi geopolitik di Selat Hormuz.

"Peraturan baru tentang DHE yang harus ditempatkan selama 12 bulan di bank BUMN juga menambah beban perusahaan yang harus mencari pinjaman baru untuk membiayai biaya operasional selama 12 bln ke depan. Sulfur terhenti supply akibat terblokirnya jalur transportasi selat Hormuz akibat perang AS-Israel vs Iran. Harga sulfur juga sudah melambung tidak terkendali dimana sebelum perang harganya di kisaran US$ 200 per ton, saat ini harganya sekitar US$ 900 per ton atau naik sekitar 350%," papar Rizal.

Baca Juga: Adu Efisiensi CNG dan DME, Pengamat: CNG Lebih Unggul dari Sisi Fiskal dan Harga

Melihat kondisi yang kian menjepit dunia usaha ini, Rizal meminta pemerintah untuk segera melakukan evaluasi total terhadap efisiensi birokrasi. Pasalnya, dampak dari sengkarut perizinan dan keterbatasan pasokan bahan baku ini sudah mulai memicu gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di daerah-daerah sentra pertambangan.

"Pemerintah seyogianya melakukan evaluasi menyeluruh terhadap efisiensi birokrasi agar competitiveness index kita tidak turun di mata investor global. Dikhawatirkan akibatnya adalah outlook industri terutama pertambangan di Indonesia bisa turun peringkatnya. Akibat pemotongan quota produksi, masalah perizinan dan RKAB saat ini sudah terjadi pemutusan hubungan kerja di beberapa daerah," pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News