KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah menargetkan jumlah smelter RI bisa mencapai 53 smelter di tahun 2024. Agar target ini bisa terwujud, pemerintah dinilai perlu melakukan sejumlah hal.

Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi), Rizal Kasli mengatakan, pemerintah perlu membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi untuk memastikan agar proyek smelter berjalan lancar serta memberikan bantuan apabila diperlukan seperti masalah administrasi dan lainnya. 

“Untuk urusan administrasi biasanya banyak sekali izin-izin yang harus diurus di berbagai kementerian, lembaga dan pemerintah daerah. Proyek harus diawasi secara ketat agar proyek dapat diselesaikan tepat waktu,” ujar Rizal saat dihubungi Kontan.co.id (27/12).

Perlindungan Data Nasabah Jadi Kunci Utama Kebijakan Keamanan Krom Bank

Upaya lain yang bisa dilakukan untuk mendorong target 53 smelter ialah memberikan insentif secara selektif dengan mempertimbangkan perkembangan global, terutama harga komoditas dan negara kompetitor. Insentif yang diberikan, kata Rizal, perlu dikaji secara detail dan didiskusikan dengan para pihak agar maksud pendirian smelter bisa tercapai. 

Baca Juga: Smelter Baru Kapuas Prima Coal Beri Tambahan Pendapatan US$ 60 Juta - US$ 80 Juta

Dengan demikian, proyek smelter yang digarap menjadi layak, baik, dan menguntungkan. “Juga perlu dilihat per komoditas karena setiap komoditas unik untuk komoditas itu sendiri. Penanganan dan pemberian fasilitas pun berbeda-beda,” imbuh Rizal.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, total realisasi fasilitas pemurnian mineral atau smelter sampai dengan tahun 2020 mencapai 19 smelter. Dalam pipeline pemerintah, sebanyak 4 smelter tambahan dijadwalkan bisa selesai dibangun di tahun 2021 ini, sehingga akan terdapat 23 smelter secara keseluruhan yang selesai dibangun tahun ini jika target berhasil direalisasi.

“Target tersebut (target 53 smelter di 2024) saat ini realistis,” ujar Rizal.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News