KONTAN.CO.ID - Ratusan aktivis, pegiat, pendamping dan kelompok tani perhutanan sosial di Jawa Tengah menggelar Konsolidasi Perhutanan Sosial Jawa di Omah Tani Batang (9/7). Kegiatan bertajuk Perluasan Kesempatan Kerja Berbasis Perhutanan Sosial ini diikuti oleh para pegiat dan perwakilan kelompok masyarakat penerima dan pengusul perhutanan sosial dari Batang, Pekalongan, Pemalang, Banjarnegara, Banyumas, Cilacap, Temanggung dan lain-lain.

Pegiat Perhutanan Sosial Caswiyono Rusydie Cw mengatakan, sebagai kekayaan sumberdaya alam, hutan harus dijaga kelestariannya dan dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat sekitar hutan. Menurutnya perhutanan sosial merupakan solusi agar masyarakat  dapat menjaga kelestasian hutan sekagus memanfaatkan untuk pengembangan kegiatan ekonomi secara berkelanjutan. "Sebagai agenda strategis nasional, perhutanan sosial harus diiakselerasi dan diperkuat melalui kolaborasi seluruh stakeholder", ujar anak muda asal Batang ini.

Agar hutan yang telah diakses oleh masyarakat dapat dimanfaatkan dengan optimal, menurutnya, dibutuhkan dukungan dari berbagai pihak untuk memberdayakan petani dan kelompok masyarakat pengelola hutan. "Potensi hutan yang kaya dapat dijadikan sebagai modal untuk mengatasi kemiskinan, mengurangi pengangguran dan menggerakkan ekonomi perdesaan," tegas Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan tersebut.

Electronic City Optimalkan Inovasi dan Kolaborasi Bersama Pelanggan Selama 24 Tahun

Untuk meningkatkan kompetensi petani dan pengelola perhutanan sosial, pihaknya akan mempersiapkan berbagai pelatihan pertanian, pengelolaan agrowisata dan lain-lain. Kementerian Ketenagakerjaan juga mempersiapkan program perluasan kesempatan kerja bagi para petani dan pelaku usaha di kawasan hutan.

Untuk mendukung percepatan pencapaian target perhutanan sosial secara nasional, dia bersama jaringan NGO juga akan mendampingi dan memfasilitasi desa dan kelompok-kelompok masyarakat untuk pengusulkan dan mendapatkan ijin perhutanan sosial. Banyak desa-desa pinggir hutan di Batang dan banyak daerah di Jawa Tengah yang akan diperjuangkaannya untuk mendapatkan skema Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK).

Dalam kesempatan itu Anggota Dewan Pengawas Perum Perhutani dan Tenaga Ahli Kementerian ATR/BPN Noer Fauzi Rachman mengatakan, transformasi perhutanan sosial dengan skema KHDPK harus disambut dan dipersiapkan dengan baik, agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan lebih efektif.

Menurutnya, saat ini sudah waktunya petani-petani hutan bermetamorfosa, dari "kepompong" menjadi "kupu-kupu". "Para petani pemegang ijin pemanfaatan hutan harus mengorganisir dalam kelompok usaha bersama, yakni koperasi, sebagai badan hukum usaha rakyat yang dapat menaikkan derajat para petani hutan secara kolektif," tegas pengajat di Universitas Pajajaran itu.

Pembina Omah Tani Handoko Wibowo menyambut baik penyelenggaraan kegiatan konsolidasi perhutanan sosial itu. Pihaknya siap menjadi motor kolaborasi lintas-stakeholder perhutana sosial. "Sebagai tuan rumah, Omah Tani menjadi saksi para penggiat perhutanan sosial dan NGO saling bekerjasama untuk memperkuat agenda perhutanan sosial dalam rangka memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat", tegas Handoko Wibowo.

Hadir sebagai narasumber dan fasilitator antara lain Anggota Dewan Pengawas Perum Perhutani dan Tenaga Ahli Kementerian ATR/BPN Noer Fauzi Rachman, Anggota Dewan Kehutanan Nasional Aji Sahdi Sutisna, Kepala BRWA Kasmita Widodo, Akademisi IPB University Adi Bahri, dan Praktisi Perhutana Sosial Jalu Sungging. Selain itu forum konsolidasi ini juga dihadiri oleh ADM Perhutani KPH Pekalongan Timur LPPNU Batang, Perkumpulan HUMA, LBH Jawa Tengah,  WALHI Jateng-DIY, LSPP dan LMDH dari Kabupaten Batang, Pekalongan, Pemalang, Cilacap, dan Banyumas.

Baca Juga: Kementerian Ketenagakerjaan Gelar Program Perluasan Kesempatan Kerja di Papua

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News