JAKARTA. Pemerintah akan berikan kewenangan kepada Perusahaan Umum Perikanan Indonesia (Perum Perindo) untuk kembangkan pelabuhan ikan menjadi kawasan modern. Asal tahu saja, saat ini sudah ada enam pelabuhan yang telah dioperasikan secara penuh.

Yang terbaru adalah Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (PPSNZJ) yang berlokasi di Muara Baru, Jakarta Utara. Sejak akhir pekan lalu, Perindo resmi menjadi pengelola 100% atas lahan seluas 26 ha tersebut.

Untuk membenahi pelabuhan PPSNZJ seperti instruksi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), perusahaan pelat merah ini mulai menaikkan tarif sewa sebesar Rp 61.500 per meter persegi per tahun.

Agung Pamujo, Sekretaris Perusahaan Perum Perindo mengatakan, akan ada 17 pelabuhan lagi yang akan dioperasikan secara penuh. Beberapa di antaranya adalah Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Kendari, PPS Bitung, dan PPS Cilacap.

Syahril Japarin menambahkan, nantinya Perindo akan merenovasi dan membangun seluruh pelabuhan yang dioperasikan penuh oleh perusahaan ini. Otomatis tarif sewa akan ikut naik bila lingkungan lebih baik.

Menuai penolakan

Kabar ini, ternyata disambut dingin oleh pelaku usaha. Thomas Darmawan, Ketua Bidang Perikanan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengkhawatirkan akan terjadi aksi mogok massal yang terjadi di kawasan lainnya bila Perindo menguasai penuh pengelolaan pelabuhan.

Kenaikan tarif yang banyak dikeluhkan pelaku usaha saat ini ditakutkan akan menciutkan nyali para investor untuk masuk ke pelabuhan lainnya. Menurutnya, risiko akan lebih kecil bila Perindo diberikan kewenangan untuk mengelola pelabuhan baru secara 100% yang memang belum ada banyak pelaku usaha di sana.

Dengan adanya kenaikan tarif sewa lahan, Thomas menilai akan berdampak pada kenaikan harga jual ikan olahan maupun segar. Karena biaya produksi naik. 

Wakil Ketua Umum KADIN Bidang Kelautan dan Perikanan, Yugi Prayanto juga mengkhawatirkan harga ikan akan terkerek naik. Saat ini banyak juga nelayan yang tidak melaut karena cuaca buruk.

Yugi menilai Perindo belum siap untuk mengelola secara penuh PPS atau PPN.  "Ini terlihat dari Perindo yang selama ini mengelola sebagian bisnis di Muara Baru yang kurang sukses," katanya. Ini dapat dilihat dari jalanan dan saluran air yang rusak, pabrik es yang bangkrut, masih terjadinya banjir rob, dan renovasi cold storage tidak kunjung selesai. Yugi menyarankan seharusnya Perindo sebagai BUMN mendukung swasta atau bersinergi untuk memajukan lokasi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Rizki Caturini